Sabtu, 25 November 2017 | 06:57 WIB

  • News

  • RS Corner

Ikut Menyoroti Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Tiga tahun kinerja Presiden dan Wakil Presiden; Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Okezone
Tiga tahun kinerja Presiden dan Wakil Presiden; Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bebarapa hari belakangan ini publik bangsa ini cukup ramai menyoroti kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden; Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).  

Banyak pihak mengatakan tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi, dan itu kebanyakan penilaian dari para simpatisan dan partai pendukung Jokowi-JK. Sebaliknya, dari pihak yang berseberangan politik dengan Jokowi-JK atau non-simpatisan, tentu menilai kinerja pemimpin sekarang ini jauh dari memuaskan. 

Kalau kita mau jujur,  meskipun tidak 100 persen benar, namun dapat dikatakan bahwa penilaian yang lebih obyektif, tentu datang dari para analis dan atau para pengamat  netral  dan para pengamat biasa yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. 

Salah satu penilaian yang dapat dijadikan rujukan, meski tidak 100 persen benar,  adalah hasil survei yang dilakukan oleh Center For Strategic and International Studies (CSIS). Hasil survei tersebut, seperti dikatakan di bawah ini.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 2015 mencapai 50, 6 persen, setahun kemudian 66,5 persen, dan tahun ini 68,3 persen. Di Bidang Hukum pada 2015 sebanyak 51,1 persen menyatakan puas, 2016 sebanyak 62,1 persen, dan 2017 mencapai 64,0 persen.

Di bidang ekonomi pada 2015 sebanyak 30, 0 persen menyatakan puas. Pada 2016 sebanyak 46, 8 persen, dan tahun ini 56, 9 persen. Sedangkan kepuasan di Bidang maritim pada 2017 mencapai 75,5 persen.

Sumbang Evaluasi 

Lalu, bagaimana kita menyoroti kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun masa pemerintahannya? Pertama, bahwa usaha  Jokowi-JK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis, berjalan baik. Meskipun masih banyak kekurangan, seperti  banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 

Pembangunan infrastruktur seperti yang dijanjikan dengan kosentrasi pada penggiringan Indonesia menjadi negara maritim terlihat berjalan sangat serius, dan jika terus fokus, bukan tidak mungkin hasil yang dicapai bisa maksimal. 

Pembangunan Indonesia dari pinggiran dan desa-desa, alias tidak Jawa sentris, meletakkan fondasi pembangunan dari perbatasan, seperti yang dijanjikan dalam kampanye, untuk tahap ini dapat dikatakan berjalan baik. Pembangunan Papua  dengan memosisikan daerah paling timur Indonesia sebagai anak kandung Ibu Pertiwi juga berjalan dengan baik. 

Melakukan  revlusi karakter atau revolusi–istilah Jokowi, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, budi pekerti, dan lain-lain juga cukup baik dilakukan. Kualitas pendidikan juga mendapatkan perhatian. 

Bidang pedidikan ini, meskipun belum terlihat hasilnya, namun gambaranya sudah jelas, dan jika konsisten, akan dapat dipetik hasilnya beberapa tahun ke depan. Sayang bahwa belum ada penetapan landasan pendidikan yang baku supaya filosofi ganti menteri ganti kurikulum bisa terhapuskan.

Bidang kesehatan masyarakat sudah mulai berjalan bagus, masyarakat kecil sudah mulai merasakan pelayanan yang baik dari para pelayan di bidang kesehatan.  Tidak terlalu lagi terdengar adanya masyarakat kecil yang tersisihkan dalam pelayanan kesehatan itu. 

Selain itu, hidup toleransi antara umat beragama, dan antara suku yang berbeda dalam bingkai kebhinekaan sudah semakin meningkat. Keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat berjalan baik, tidak ada friksi dan konflik yang tajam yang bisa menciptakan instabilitas. 

Di bidang politik luar negeri, kelihatan Presiden Jokowi  tidak mementingkan peran aktif pemerintah di kancah internasional. Banyak pertemuan penting di luar negeri, dihadiri menteri luar negeri dan wakil presiden. 

Itu mungkin karena orientasi Jokowi lebih pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan dalam negeri. Kalaupun Jokowi hadiri pada beberapa pertemuan di antara negara di luar negeri, itu pun dilakukan dengan sangat selektif.

Perlu Peningkatan

Dengan melihat analisis di atas, jelas bahwa semuanya belum berjalan maksimal, dan ini dapat dimengerti mengingat pemerintahan baru berjalan 3 tahun. 

Waktu 3 tahun, itu masih terlalu singkat, mengingat Indonesia ini negara besar dan luas dengan berbagai aspek yang begitu beragam, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa menjangkau pembangunan di berbagai aspek itu.

Kepuasan masyarakat  seperti yang dipaparkan oleh CSIS di atas memang bisa diterima karena pemerintah dinilai berhasil di sektor pembangunan dan infrastruktur. 

Meskipun secara umum persepsi terhadap pemerintahan positif, namun dari sisi ekonomi belum mengalami perubahan signifikan. Hingga 2019 sejumlah pekerjaan rumah harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK.

Karena itu, ini berupa anjuran dan harapan, alangkah baiknya ke depan dalam tiga tahun bisa mampu menyatukan LSM atau organisasi penting untuk negara seperti HKTI dan KADIN yang kini mendua. 

Pembangunan Jokowi-JK lebih fokus ke long term, namun medium dan shirt term-nya kurang, inilah yang menimbulkan daya beli masyarakat menurun tajam selama pemerintahan ini. 

Selain itu, sejumlah hal perlu dicatat dengan tinta tebal, seperti masalah HAM  yang masih terus menggantung, sebagai pertanda pemerintah belum serius memerhatikan masalah ini, kalau tidak mau dikatakan pemerintah lemah dalam bidang ini. 

Selanjutnya, rakyat seperti belum diarahkan secara maksimal untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa Industri dengan jalan menciptakan produktifitas anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa Indonesia sebenarnya banyak yang sangat cerdas, tetapi sayang bahwa potensi anak-anak bangsa ini tidak dimaksimalkan.  

Masalah-masalah yang terjadi seperti import garam, dan berbagai barang hasil pertanian sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi, disayangkan malah itu yang terjadi. 

Selanjutnya, kemiskinan, pengangguran, tingkat perekonomian masyarakat boleh dikatakan masih jauh dari maksimal. Inilah yang kemudian menjadi pusat kritikan lawan politik Jokowi-JK bahwa kesulitan ekonomi masyarakat yang paling dasar seperti sandang, pangan dan papan, seperti  terabaikan karena terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.

Selain itu, politik luar negeri sangat disayangkan Jokowi tidak menampilkan power Indonesia di kancah internasional, sehingga daya tawar kita dengan negara-negara lain masih lumayan agak jauh dari harapan. Penolakan Pangab untuk masuk Indonesia yang terjadi beberapa hari lalu, telah menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Oleh para pengamat, Jokowi dinilai belum menampilkan postur Indonesia yang lebih high profile sebagai sebuah negara besar. Dalam istilah Azyumardi Azra, Indonesia belum sepenuhnya “menonjok sesuai bobotnya.  

Lalu, bagaimana? Jawabannya, iya masih ada dua tahun lagi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan saat ini. Semoga berhasil.

 

 

 

Penulis : Ricky Sutanto
Editor : Farida Denura

Apa Reaksi Anda?