Rabu, 13 Desember 2017 | 10:20 WIB

  • News

  • RS Corner

Menyoroti Etika dan Moralitas Pejabat Publik Negara

Ilustrasi: Meme praktik korupsi
irulabd.com
Ilustrasi: Meme praktik korupsi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Belakangan ini akustik ruang publik di Tanah Air, dihamburi berita-berita yang berkaitan dengan  perilaku pejabat publik kita yang kurang terpuji, baik yang menyangkut masalah hukum, politik, dan moral, maupun ekonomi. 

Ketua DPR RI Setya Novanto, misalnya terjerat kasus korupsi e-KTP.  Sebelumnya, status tersangka Novanto digugurkan oleh pengadilan dalam praperadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diduga sebelumnya oleh para pakar, bahwa meskipun dalam praperadilan itu dimenangkan oleh Novanto, tetapi Ketua DPR ini dapat dijadikan tersangka lagi oleh KPK.

Untuk Novanto sendiri, sebelumnya pernah terkena kasus pelanggaran etik. Beliau tersandung kasus kode etik ketika melawat ke Amerika Serikat Agustus 2015. Rombongan Novanto ternyata muncul dalam kampanye bakal calon presiden Amerika, Donald Trump. Ketika itu, Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan Novanto melanggar kode etik ringan.

Kini, di saat berbagai “sandiwara” dan jurus “dewa mabok” terus dipentaskan Novanto untuk mengelabui publik dan KPK; mulai dari  kisah sakit, hingga pingsan karena mobilnya menabrak pohon dan tiang listrik kemarin hingga masuk rumah sakit, akhirnya ditangkap juga oleh KPK, dalam keadaan yang mungkin sedang tak berdaya karena sakit atau “pura-pura” sakit itu. 

Selain Novanto, Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, diteriak pembohong dan pendusta oleh para buruh dalam aksi demo 10 November lalu. Itu disebabkan oleh karena keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru ini menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2018 sebesar Rp3,6 juta, di bawah tuntutan buruh sesuai janji kampanye sekaligus kontrak politik gubernur terpilih, yakni Rp3,9 juta.

Jika dirunut ke belakang, bukan hanya Novanto dan Anies sekaligus Sandiaga Uno, tetapi banyak sekali, atau tak terhitung banyaknya elite negara berperilaku seperti itu.  Bangsa dan negara ini tidak maju-maju juga disebabkan oleh ulah para pejabat yang tidak bekerja sesuai dengan amanah yang diembannya, dan terus-menerus mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka.

Lemahnya Etika Pejabat

Bagaimana kita menyoroti perilaku pejabat publik seperti itu? Perilaku tersebut sebenarnya telah menodai bahkan menghancurkan etika pejabat publik. Karena suatu tuntutan etika pejabat publik adalah berbuat baik, dan jangan berbohong atau menyimpang dari kebaikan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. 

Etika dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap tata aturan serta norma-norma kebaikan dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Etika juga diartikan sebagai bersikap dan berbuat untuk kebaikan yang dilandasi oleh watak dan karakter yang juga baik (virtues). Berbohong dan  korupsi adalah perilaku yang bertentangan dengan kebaikan itu. Sekaligus berbohong adalah bibit korupsi.

Filsuf Yunani Plato menyebut empat virtues (kebaikan) pokok, yaitu: cermat dan tidak gegabah (prudence), berani, sabar dan mampu mengendalikan diri  (temperance), dan adil. Thomas Aquinas pun sepakat dengan Plato, tetapi menambahkan empat ciri lagi yaitu: Jujur, gentleness (sportif, sopan, dan lembut), bersahabat, dan magnaminity (menjaga integritas, adil dan tidak mementingkan diri sendiri). Budaya Jawa mempunyai virtues tambahan lagi, antara lain yaitu tepo seliro, tidak adigung adiguno (tidak tinggi hati dan sewenang – wenang menggunakan kekuasaan)

Falsafah mana pun yang dianut, syarat perbuatan etis adalah: tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, tidak sewenang -wenang, adil,  jujur dan untuk kebaikan orang banyak. Atau kalau menurut Immanuel Kant, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menggunakan orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan (pribadi). Seharusnya orang lain itulah menjadi tujuan berbuat baik.

 Penganut paham utilitarianisme juga sepakat bahwa yang penting agar suatu perbuatan dapat disebut etis jika perbuatan itu ditujukan untuk kebaikan masyarakat yang lebih luas. Agama Islam pun mengajarkan “nilai sebuah perbuatan itu ada pada niatnya”. 

Karena etika mengandalkan kepada itikad, memang menjadi sulit untuk menilai etis tidaknya suatu perbuatan, kecuali dari kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati. Aturan yang disepakati, seperti dalam kampanye dengan apa yang disebut dengan kontrak politik. Sehingga, siapa pun pemimpin yang menyalahi kontrak politik, ia telah melanggar etika pejabat dan moralitas politik.

Martabat seorang pejabat negara atau pejabat publik ditakar dari sejauh mana dia memegang janji politik dan menjaga etika dan moralitas pejabat negara. Sehingga, tatkala seorang pemimpin diteriaki pembohong dan pendusta oleh rakyat, maka martabatnya jatuh ke taraf lebih rendah dari rakyat yang meneriakinya.

Itulah perih dan pedihnya hati pemimpin yang diteriaki tersebut. Di situ pulalah risiko yang ditanggung oleh seorang pemimpin saat dirinya memutuskan untuk maju sebagai pemimpin rakyat pada jabatan yang diinginkan. 

Wujudkan Pertanggungjawaban Moral 

Panggung politik dan kekuasaan yang dipertontonkan oleh para pejabat negara baik di legislatif maupun di eksekutif seperti yang disoroti ini maupun lainnya, rasanya sangat jauh dari harapan Aristoteles sebagai tempat suburnya watak-watak mulia. 

Politik yang korup dan membohongi rakyat sesungguhnya mempertontonkan watak buas dan licik serta egoistik, sebagai sahabatnya Machiavelli, politikus Italia. Politik ala Machiavelli adalah politik menghalalkan segala cara, atau politik tanpa moral, alias demi kekuasaan, persetan dengan moral.

Lalu, bagaimana? Jawabannya yang paling sederhana adalah para pejabat publik negara harus segera memperbaiki moral politik dan etika pejabat publik. Komitmen moral politik harus segera dibangun, dan etika pejabat politik harus dikembangkan tanpa kompromi.

Jika tidak, maka jawaban yang paling pas adalah segera mundur sebagai pejabat publik sebelum diteriaki  turun dari singgasana kekuasaannya baik oleh rakyat yang telah memberi mandat kepemimpinan atau oleh pejabat hierarki yang mengangkatnya. 

Semua itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pejabat publik. Mundur dari jabatan karena merasa bersalah, bukanlah aib, melainkan tanda satria. Masyarakat sampai kapan pun akan terus menunggu diwujudkannya pertanggungjawaban moral pejabat publik atau pejabat negara itu.

 

Penulis : Ricky Sutanto
Editor : Farida Denura

Apa Reaksi Anda?