• News

  • RS Corner

Tax Amnesty Bukan Lampu Aladin

Ilustrasi: Tax Amnesty (Istimewa)
Ilustrasi: Tax Amnesty (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tax Amnesty berbeda dengan pemutihan.Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Sejak disahkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah menaruh harapan besar terhadap efektifitas kebijakan pengampunan pajak yang dapat mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak yang selama ini selalu meleset dari target, sehingga upaya menutupi defisit dalam APBN selalu tidak tercapai. Maka sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo mengawal terus kebijakan ini hingga sosialisasi ke daerah dengan harapan bisa optimal.

Namun sejak digaungkannya UU Tax Amnesty, rupanya dana asing yang masuk ke dalam negeri cukup deras sehingga menimbulkan kekhawatiran bakal terjadi bubble di beberapa sektor yang banyak menyerap dana repatriasi tax amnesty. Terlepas dari sentiment tersebut, pemerintah menyatakan hal tersebut juga didukung oleh sentimen dari global.

Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor ‎Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Dalyono menjelaskan, derasnya dana asing yang masuk juga dipicu kondisi global sedang tidak menentu. Alhasil, pemilik modal mencari tempat aman untuk menaruh dananya salah satunya ke Indonesia.

Indonesia memiliki daya tarik bagi investor. Secara fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik. Belum lagi, dia mengatakan Indonesia memberikan imbal hasil yang menarik untuk portofolio investasi. "‎Selain makro stabil, sangat menjanjikan Surat Utang Negara (SUN) yield-nya cukup bagus 8%. Rata-rata global 6%," tukas dia.

Seperti diberitakan situs ini, program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang memasuki minggu kedua mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga hari ini, Selasa (26/7/2016) harta yang dideklarasi hampir sentuh Rp1 triliun.

Deklarasi harta yang berada di luar negeri sebanyak Rp252 miliar. Sedangkan untuk harta di dalam negeri sebanyak Rp735 miliar. Adapun uang tebusan yang sudah masuk mencapai Rp23,7 miliar. Sebagai informasi, tarif tebusan bervariasi sesuai dengan kategori yang diikuti wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang mengikuti program repatriasi atau deklarasi harta di dalam negeri, maka tarif yang berlaku adalah 2% (Periode I mulai 1 Juli-30 September 2016), 3% (Periode II mulai 1 Oktober-31 Desember 2016), 5% (Periode III mulai 1 Januari-31 Maret 2017).

Bagi wajib pajak yang mengikuti program deklarasi harta di luar negeri, maka tarif yang berlaku adalah 4% (Periode I mulai 1 Juli-30 September 2016), 6% (Periode II mulai 1 Oktober-31 Desember 2016), 10% (Periode III mulai 1 Januari-31 Maret 2017).

Bagi Wajib Pajak UMKM deklrasi harta sampai dengan Rp 10 miliar berlaku tarif tebusan 0,5%. Sedangkan bagi wajib pajak UMKM yang deklarasi harta lebih dari Rp 10 miliar berlaku tarif tebusan 2%.

Program ini juga diharapkan bawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden juga menjelaskan, Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan payung hukum yang jelas dan wajib pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program ini. Presiden juga menegaskan bahwa program ini adalah kesempatan berharga yang tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang.

Melalui program Pengampunan Pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, baik wajib pajak kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Untuk mendapatkan semua manfaat ini, wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Program Amnesti Pajak beri manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Saya mencermati dengan seksama keputusan dan langkah pemerintah. Namun saya melihat bahwa kita tidak bisa dengan dengan mudah merayu dana agar dengan cepat kembali ke Indonesia. Upaya penegakan hukum, iklim investasi yang kondusif serta daya beli masyarakat yang kuat, pemberantasan Red tape yang nyata,  akan otomatis membuka gerbang kembalinya dana luar negeri kembali ke tanah air.

Percayalah Upah Minimum Regional adalah killer ekonomi Indonesia dan GHL adalah pilar ekonomi kita. Maka, tumbuhkan 50 juta kelas menengah yang mampu membeli rumah dan mobil. Bayangkan, mereka dalam 5 tahun sekali akan membeli rumah dan mobil.

Kepala BPS Suryamin kepada pers Mei 2015 mengemukakan, secara keseluruhan pada Februari 2015 jumlah angkatan kerja Indonesia tercatat 128,3 juta orang, atau bertambah 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014.

Nah, coba bayangkan kalau Rp 6 juta kali 128,3 juta sama dengan Rp 768,8 triliun bergulir di pasar setiap bulan atau Rp 9.237,6 triliun setahun, 4.59 kali melampau APBN. Ini menunjukan bahwa dalam setahun arus dana  cuma dari kelompok penerimaan GHL maka  perlu dikaji segera oleh para ekonom dan pengusaha.

Saya percaya pertumbuhan ekonomi kita bisa 2 digit. Mungkin pengusaha dan penguasa selama ini salah kaprah, menekan gaji saama dengan menekan pertumbuhan ekonomi.

Sadarlah wahai kaum penguasa dan pengusaha buruh dengan UMR bisa melumpuhkan ekonomi, buruh dengan GHL mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan 2 digit.

Era pemerintahan SBY juga ada Tax Amnesty cuma lain sebutannya yakni Sunset Policy. Apakah terbukti afektif? Gerakan efektif itu di hulu bukan di hilir.

Terkait langkah pemerintah ini saya  mengapresiasi  upaya dari pemerintahan  Jokowi untuk menggalakan  ekonomi Indonesia, namun rencana jangka pendek, menengah dan panjang harus jelas dan jitu sehingga mampu menggairahkan para investor dunia untuk partisipasi pembangunan Indonesia.

Dan, semoga mendapat sambutan baik dari wajib pajak. Namun dari petugas pajak  jangan melakukan upaya  “damai” dengan koruptor pajak. Mungkinkah?

 

Penulis adalah pengusaha nasional, pemilik kelompok usaha Blossom Group (Blossom Commercial Network) yang bergerak di bidang kontraktor, properti, dan consumer product, mantan calon presiden (Capres) dari PKPI 2014

Penulis : Ricky Sutanto
Editor : Farida Denura

Apa Reaksi Anda?