• News

  • RS Corner

Dari Supremasi Hukum ke Supremoney Hukum

Ilustrasi: Tahanan akibat korupsi (Istimewa)
Ilustrasi: Tahanan akibat korupsi (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Penegakan hukum yang berlandaskan rasa keadilan dan kejujuran, menjadikan para penegak hukum dituntut harus berani menjalankan penegakkan hukum dengan  baik, hal tersebut dikarenakan nasib orang yang mencari keadilan berada di tangan penegak hukum tersebut.

Salah satu pilar yang sangat penting dalam menciptakan peradilan yang sehat dan  baik ialah adanya hakim yang memiliki integritas terhadap  moral dan profesional. Karena dimensi moral seseorang menjadi wilayah kunci yang paling menentukan motivasi, pilihan, dan target suatu tindakan, termasuk tindakan menyelesaikan perkara. Di sini kontrol pribadi (self control) dipertaruhkan. Dalam artian, setiap pribadi harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pola perilakunya secara etis dan bermoral, di samping profesional.

Kapasitas hakim yang demikian, hanya didapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pelatihan berkelindan. Rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan hakim yang baik, termasuk Hakim Agung harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, right man on the right place dan objektif.

Walaupun sistem rekrutmen dan seleksi telah berhasil mendapatkan  hakim yang memiliki integritas dan profesional, tetapi dua unsur itu (integritas dan professional) tetap perlu dikembangkan. Keberhasilan pengembangan dua unsur dalam sokoguru jabatan hakim itu diharapkan akan memberi kontribusi dalam menciptakan peradilan yang lebih baik, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-undang dan menjadi harapan para insan pencari keadilan.

Menurut Jeffrie Nurphy dan Jules Coelman dalam tulisannya yaitu The Philosophy of Law, 1984, hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan aturan. Dan dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat kita bahwa bangsa kita sangat menjunjung tinggi moralitas. Moral tidak sama dengan etika, moral lebih mengacu pada baik atau buruknya sikap dan sifat manusia, yang menuntun manusia untuk bagaimana seharusnya hidup atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara etika menuntun manusia untuk memahami mengapa dan atau dasar apa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu.

Pemberlakuan equality before the law  harus mengikat untuk siapa saja, karena jika ini diberlakukan oleh seluruh aparat penegak hukum maka sudah barang tentu secara otomatis akan terbangun wibawa hukum, supremasi hukum dan tentunya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegak hukum itu sendiri terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara (advokat).

Seluruh profesi-profesi tersebut memiliki filosofi dan tujuan yang mulia (Officium Nobile), maka harus ditekankan bahwa untuk menegakan supremasi hukum untuk menciptakan keadilan tentunya dibutuhkan penegak hukum yang selain jujur serta profesionalisme yang tidak dapat ditawar-tawar tetapi juga harus memilki integritas yang sangat baik.

Mari kita awasi dan selalu bersikap kritis terhadap seluruh penegak hukum di negeri kita ini. Karena rasa keadilan didalam masyarakat masih sangat jauh dari yang kita cita-citakan bersama. Yang kita butuhkan ialah penegak-penegak hukum yang meletakan dasar-dasar hukum sesuai dengan koridor dan jalur yang benar serta terbebas dari praktik mafia peradilan.

Perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum membuat rasa keadilan dalam seluruh lapisan serta elemen masyarakat tercabik-cabik oleh penegakan hukum yang tidak jelas, carut-marut, tidak adil dan juga tidak pasti.

Hakim yang menjadi tumpuan terakhir dalam terwujudnya rasa keadilan dalam memutus sebuah perkara, justru cukup banyak yang terjerumus ke dalam lembah bernama korupsi yang dilakukan oleh oknum. Jaksa yang jelas diberi tugas oleh negara dalam hal melakukan penuntutan juga cukup banyak dikritisi karena perilaku oknum yang suka mempermainkan pasal dalam membuat surat dakwaan untuk diajukan ke proses penuntutan dalam peradilan.

Polisi adalah satu-satunya penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi sudah menjadi cerita umum bahwa polisi dalam hal ini oknum anggotanya masih sangat sering melakukan tindakan tidak terpuji dalam menjaga ketertiban serta mengayomi masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengacara (advokat), adalah satu-satunya penegak hukum yang merupakan unsur dari warga sipil juga masih terhambat dalam hal perilakunya dalam menjalankan proses penegakan hukum, masih ada beberapa oknum pengacara (advokat) yang membela kliennya dengan cara membabi buta dan bahkan sampai dengan mencoba melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum yang lainnya. Hukum sebagai senjata utama dalam menciptakan rasa keadilan masih erat kaitannya dengan kaidah bisnis yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Para penegak hukum dalam memproses suatu kasus ataupun perkara hukum tidak diperbolehkan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat.

Kita sebagai bagian dari masyarakat sipil harus menjadi seorang Whistle Blower, di tengah badai perilaku korupsi yang mungkin tiada akhir, maka kita tetap harus menjadi manusia yang memilki hati nurani dan yang sangat tidak suka dengan kondisi manipulative. Karena ini adalah sebuah modal berharga yang seharusnya ditindak lanjuti oleh para penegak hukum, bukan justru diabaikan apalagi dibungkam.

Kita bagian dari rakyat yang merindukan penegakan supremasi hukum, salah satunya yang menginginkan kejahatan korupsi dapat dikikis habis hingga ke akar-akarnya, dan untuk itu para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa mereka sanggup untuk ambil bagian dalam hal pemberantasan korupsi dengan cara menghukum para terdakwa kasus korupsi seberat-beratnya.

Para hakim harus dapat membuktikan bahwa mereka bukanlah oknum hakim yang gampang disuap dan/atau disogok serta menjadi bagian dari mafia hukum. Karena sejatinya masyarakat sudah muak dengan pertunjukan serta aksi pemberian sanksi dengan putusan ringan, karena dengan secara nyata bahwa koruptor telah menggerogoti uang rakyat. Sutherland, yaitu penemu teori white collars crime mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan para elite tersebut berkaitan dengan profesinya. Oleh karena itu sifatnya secara eksklusif, sistematis dan cukup sulit untuk dibuktikan.

Kekuasaan memang selalu tidak dapat terpisahkan dari hal-hal yang negatif, kekuasaan cenderung korup dan dan otoriter, sentralistik dan represensif. Korupsi seakan menjadi hobi dan kegemaran banyak pihak, gejala tersebut itu dampak dari rendahnya putusan hukuman bagi para terpidana kasus korupsi (koruptor).

Saya melihat  kelompok dengan kepercayaan supremoney hukum masih di atas angin. Kita perlu mendukung kelompok yang masih percaya pada supremasi hukum.

Kita semua tahu bahwa koruptor melarikan diri dan membuka usaha di luar negeri berubah  jadi patuh hukum. Sebaliknya orang asing yang hidup di Indonesia sudah bisa sogok sana sogok sini.

Saya akhirnya berkesimpulan bahwa lingkungan menentukan sikap dan moral manusia. Pemerintah bersih diawali dengan pemimpin yang bersih dan pemimpin yang bersih diawali dari Gaji Hidup Layak (GHL). Menteri-menteri di di Singapura gajinya 1 juta dolar setahun. Dengan gaji sebesar itu mau apa lagi di korupsi?

Di Indonesia, Pemda DKI Jakarta secara  perlahan memperhatikan upah minimum yang layak dan memberantas, meminimalisir praktik korupsi. Ini patut ditiru Pemda lainnya.

Kepala BPS Suryamin kepada pers Mei 2015 mengemukakan, secara keseluruhan pada Februari 2015 jumlah angkatan kerja Indonesia tercatat 128,3 juta orang, atau bertambah 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014.

Nah, coba bayangkan kalau Rp 6 juta kali 128,3 juta sama dengan Rp 768,8 triliun bergulir di pasar setiap bulan atau Rp 9.237,6 triliun setahun, 4.59 kali melampau APBN.
Dengan hati keadilan, arif dan semangat sila ke 5 Pancasila GHL akan mampu mendongkrak roda pertumbuhan ekonomi Indonesia dan saya akhirnya berkesimpulan bahwa GHL merupakan salah satu kunci penting dalam menegakkan moral sekaligus memberantas praktik korupsi di negeri kita tercinta.

Penulis adalah pengusaha nasional, pemilik kelompok usaha Blossom Group (Blossom Commercial Network) yang bergerak di bidang kontraktor, properti, dan consumer product, mantan calon presiden (Capres) dari PKPI 2014.

Penulis : Ricky Sutanto
Editor : Farida Denura

Apa Reaksi Anda?