• News

  • Editor's Note

Menunggu Tuah dari Kemudahan Berusaha

Ilustrasi Area Properti
Lamudi
Ilustrasi Area Properti

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bank Dunia naikkan peringkat kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, dari peringkat 72 dari sebelumnya di peringkat 91.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan fokus memperbaiki sejumlah indikator yang terkait dengan kemudahan berusaha untuk lebih meningkatkan peringkat Indonesia.

Mantan Gubernur BI tersebut mengatakan indikator yang akan difokuskan untuk diperbaiki adalah yang angka peringkatnya masih di atas 100.

Indikator tersebut antara lain menyangkut pelaksanaan kontrak (enforcing contracts), memulai usaha (starting a business), pendaftaran properti (registering property), proses pembayaran pajak (paying taxes), perizinan mendirikan bangunan (dealing with construction permits) dan perdagangan lintas batas (trading across borders).

Presiden Joko Widodo pun semakin fokus untuk genjot peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemudahan Berusaha yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Percepatan kemudahan berusaha menjadi fokus Pemerintah guna mendorong peningkatan investasi yang akhirnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Pada tataran akhir percepatan berusaha, pemerintah akan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau single submission. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia akan semakin sulit di tahun-tahun berikutnya. 

Upaya ini semakin sulit karena karena negara-negara lain sudah mulai menyadari pentingnya untuk unggul dalam peringkat tersebut. Mantan Menteri Perdagangan itu mencontohkan India yang sudah mulai berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berusahanya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan peringkat India yang beberapa tahun sebelumnya buruk, namun kemudian mampu melonjak 30 peringkat dari urutan 130 (2017) menjadi 100 (2018). 

BKPM juga akan mengadakan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih memahami mengenai reformasi perekonomian terkini supaya kemudian mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Untuk bisa melompat lebih tinggi dalam kemudahan investasi ini, Indonesia harusnya merujuk pada indikator yang diberikan kepada Bank Dunia. Masukan itu seperti perizinan dan perdagangan lintas batas segera dibenahi agar lebih memudahkan investasi masuk ke Indonesia. 

Disamping itu, dari sisi transparansi dan akuntabilitas, Indonesia bahkan menjadi salah satu pemrakarsa dari inisiatif keterbukaan pemerintah (Open Government Partnership, OGP), yang saat ini anggotanya sudah berjumlah lebih dari 75 negara. Ini jadi nilai plus tersendiri.

Untuk itu, agar kemudahan berusaha ini semakin lebih maju, maka koordinasi dan sinergi antar semua jajaran pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar semua hambatan birokrasi bisa teratasi yang berujung pada mudahnya investasi.

Hal berikutnya, permudah regulasi yang berkaitan dengan investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sebelumnya masih banyak regulasi yang tumpang tindih soal perizinan.

Paket Kebijakan Ekonomi yang ditelurkan hingga beredisi itu bisa jadi solusi harmonisasi regulasi perizinan, tinggal menggenjot realisasinya di lapangan karena kadang itu kurang maksimal jika tidak dilakukan pengawasan secara langsung.

Namun, ada satu hal juga harus diperhatikan oleh pemerintah nantinya jika investasi meluncur dengan deras, yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai efek positif investasi ini terhadap pertimbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hingga nantinya tidak lagi beredar wacana jika pemerintah 'menjual aset negara', padahal hanya memberikan pengelolaan aset itu kepada swasta, seperti yang beredar soal pengelolaan bandara dan pelabuhan.

Masyarakat pun diberi ruang kesempatan yang luas untuk berkontribusi, termasuk mengawasi jika ada 'penyimpangan' terjadi dalam perjalanan kemudahan berusaha ini nantinya.

 

Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?