• News

  • Editor's Note

Menguak Kisruhnya Alih Fungsi dan Penutupan Jalan Jatibaru

Jalan Jatibaru Tanah Abang yang diperuntukan untuk PKL
NNC/Anhar Rizki Affandi
Jalan Jatibaru Tanah Abang yang diperuntukan untuk PKL

JAKARTA, NNC - Penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk umum dan kemudian diperuntukan bagi pedagang kaki lima (PKL) agaknya menjadi bumerang bagi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies.

Jalan Jatibaru ditutup, mulai dari Hotel Pharmin hingga tikungan Blok G Tanah Abang. Penutupan dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Jalanan akan kembali dibuka dua jalur setelah pukul 18.00 WIB. Satu ruas jalan digunakan untuk mengakomodasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di trotoar. Sementara satu jalur lainya digunakan untuk bus Transjakarta Tanah Abang Explorer yang mengambil penumpang dari stasiun.

Praktis sejak Jalan Jatibaru ditutup pada 22 Desember 2017 lalu, seruan penolakan dan demonstrasi seperti tak berkesudahan. Masyarakat pengguna jalan dan warga sekitar keberatan. Sopir-sopir angkot yang memiliki trayek melintasi Jalan Jatibaru tak kalah garang bersuara.

Bahkan, pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sempat melontarkan keberatannya, karena penataan Tanah Abang jangka pendek yang dilakukan Anies-Sandiaga berdampak terhadap pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra pada Jumat (29/12/2017) silam, pernah meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru itu, termasuk fungsi trotoar yang masih digunakan sebagai tempat berdagang PKL. "Segala fungsi trotoar dan badan jalan saya sampaikan saran kepada pemerintah daerah untuk dikaji ulang," kata Halim ketika itu.

Sementara Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala mempertanyakan dasar hukum atas tindakan penutupan Jalan Jatibaru. Dia mengatakan, sah serta legal tindakan yang diambil Pemprov jika terdapat landasan hukum yang jelas, karena adaperaturan dan ketentuan mengenai fasilitas umum, pedestrian, dan penertiban tata kota.

Sementara perihal penutupan jalan untuk lapak PKL, Adrianus menilai belum ada peraturan mengenai penutupan jalan untuk PKL. Jika tindakan Pemprov DKI tidak berlandaskan hukum hanya akan menimbulkan polemik. Seperti penggelontoran anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov terhadap pendirian tenda-tenda PKL yang berjualan di pasar grosir terbesar se Asia Tenggara itu.

Toh, Pemprov DKI tak bergeming, meski telah diserang kanan-kiri. Sekitar 400 PKL hingga kini tetap berjualan di Jalan Jatibaru, yang terbagi atas tenda dagangan kuliner sebanyak 115 buah dan tenda dagangan nonkuliner sebanyak 265 buah. Sementara trotoar kedua jalan tersebut dikhususkan untuk pengguna jalan kaki.

Malah, seperti dilansir wartakota, edisi Rabu, 31 Januari 2018, PKL yang berjualan di tenda warna-warni di Jalan Jatibaru mengaku dipungut uang sewa senilai Rp 3 juta perbulan. Hal itu disampaikan D, satu di antara PKL yang menyewa tenda sebagai tempat berdagang di trotoar Jalan Jatibaru. Bahkan, kakak D dipungut Rp4 juta perbulan. Maka, terbayang sudah perputaran uang yang beredar di Jalan Jatibaru, dan entah bermuara kepada siapa uang tersebut berada.

Tak lama kemudian sesudah penutupan jalan tersebut berujung pula pada pelaporan di Polda Metro Jaya. Adalah Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian yang melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah melakukan pelanggaran terkait penataan PKL di Jalan Jatibaru. Jack Boyd menyebut Anies telah melanggar  Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tertulis: "Satu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dua, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Tiga, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan."

Terkait laporan tersebut, polisi  telah memeriksa Jack Boyd Lapian sebagai pelapor, dua saksi yang diajukan Jack yakni Muannas Aladid dan Aulia Fahmi juga sudah diperiksa polisi. Polisi juga telah memeriksa Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas DKI Ferdinand Ginting sebagai saksi dalam kasus penutupan Jalan Jatibaru untuk PKL.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkilah, penutupan Jalan Jatibaru di Tanah Abang itu merupakan bagian pertama tahap pertama Tanah Abang. Penataan diperlukan karena terjadinya kesemrawutan di sana. Selanjutnya jangka panjang, yakni membangun Blok G berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Adapun pembangunan ini atas kerjasama Pemprov DKI dengan PT Kereta Api Indonesia.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi malah menilai wajah Tanah Abang saat ini memang terlihat berantakan setelah penutupan Jalan Jatibaru. Oleh karena itu wajar jika kebijakan Anies-Sandi dipertanyakan banyak pihak. "Kenyataan yang ada sampai hari ini saya lihat Tanah Abang, saya masuk, sekarang sudah berantakan lagi Tanah Abang," kata Prasetyo, pada Senin (19/2/2018) silam.

Kisruh penutupan Jalan Jatibaru semakin jadi. Apalagi kini, polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait adanya dugaan pelanggaran penataan PKL di Jalan Jatibaru

Kepala Biro Pengembangan dan Lingkungan Departemen Hukum DKI, Okie Wibowo, Senin (12/3/2018) mengatakan penutupan Jalan Jatibaru berdasarkan instruksi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Instruksi tersebut dikeluarkan pada 6 Februari, dan merupakan satu-satunya dokumen hukum yang mengatur pengaturan wilayah pasar Tanah Abang.

"Saya telah mengajukan Instruksi Gubernur No. 17/2018 tentang pengaturan Tanah Abang," kata Okie kepada pers setelah polisi melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

Bahkan ia mengaku, belum ada ada aturan yang lebih kuat dari instruksi gubernur terkait penataan Tanah Abang. "Belum, belum ada (aturan yang lebih kuat dari Ingub yang bisa dijadikan dasar penataan Tanah Abang-red)," ujar Okie.

Terlepas dari kisruh yang seperti tak berkesudahan itu,  Anies Baswedan berharap, kebijakannya menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, untuk diperuntukan sebagai lokasi pedagang kaki lima (PKL), jangan dijadikan wacana politik. Jika penutupan Jalan Jatibaru dipolitisasi, maka sulit untuk berdiskusi secara sehat mengenai pokok persoalan, terutama yang berkaitan dengan nasib PKL dan para pejalan kaki.

Anies Baswedan pun mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam melihat persoalan penataan Tanah Abang, yang disebutnya sebagai masalah teknokratik. "Karena itu saya mengajak kepada semua mari lihat persoalan Tanah Abang ini semata mata sebagai masalah teknokratik. Kita juga begitu melihatnya," tandasnya.

Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?