• News

  • Editor's Note

Mudik 2018, Tahun Politik dan Pembuktian Kerja Nyata Jokowi

Ilustrasi pembangunan jalan tol.
NNC/Anhar Rizki Affandi
Ilustrasi pembangunan jalan tol.

Berita Terkait

JAKARTA, NNC - Mudik 2018 tahun ini memang lebih berbeda nuansanya dibandingkan dengan tahun lalu. Bagaimana tidak, di tahun politik ini, kenyamanan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman, menjadi "kartu" yang dapat dimainkan baik dari pihak oposisi maupun dari pihak petahana, Presiden Joko Widodo jika sekiranya kembali bertarung di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2019.

Gaung politisasi dan persaingan menjelang Pilpres 2019, tampaknya semakin kuat di awal mudik tahun ini. Menjelang puncak arus mudik, politisi PKS Mardani Ali Sera, lewat cuitannya mengajak pendukung gerakan #2019GantiPresiden untuk membunyikan klakson tiga kali dalam perjalan mudik. Mardani ingin bunyi klakson tiga kali itu fenomenal seperti fenomenalnya klakson telolet beberapa waktu lalu.

Bukan hanya menyerukan di media sosial, Mardani juga memposting foto spanduk yang dipasang di jalan dengan tulisan "Yang setuju ganti presiden, klakson 3x".

Entah bermaksud membalas aksi Mardani, muncul spanduk bertuliskan "Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi". Foto spanduk tersebut yang diunggah di akun @GieWahyudi sudah disebar lebih dari 500 kali dan disukai lebih dari 300 kali.

Masih belum diketahui, siapa yang membuat spanduk itu, namun beragam reaksi bermunculan pasca viralnya postingan spanduk tersebut.

Gaung politik di mudik 2018, memang sudah diramalkan oleh Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Menurutnya, jika masyarakat merasakan kenyamanan saat mudik maka bisa jdi modal Presiden Jokowi untuk bertarung di Pemilu 2019 mendatang.

Namun, sambung Eem, jika terjadi hal sebaliknya, maka mudik tahun ini bakal dijadikan kampanye negatif untuk menyerang Jokowi dalam parhelatan pesta demokrasi di 2019.

Pemerintah memperkirakan musim mudik lebaran tahun ini akan diikuti oleh sekitar 30 juta orang. Pemudik yang menggunakan angkutan umum bus diperkirakan mencapai 8,09 juta orang, kereta api sebanyak 4,63 juta orang, dengan pesawat terbang diperkirakan sebesar 5,75 juta orang, yang menggunakan transportasi laut 1,77 juta orang.

Sementara pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan mencapai 6,39 juta orang. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau motor pada periode 8-10 Juni 2018, cenderung menurun dibandingkan dengan pengguna kendaraan roda empat atau mobil pribadi yang meningkat 40 persen.

Jalan tol tentunya masih menjadi favorit pemudik untuk kembali ke kampung halamannya. Dari laman Antara, yang memantau arus mudik di ruas tol, jalan tol yang yang membentang dari Merak, Banten, hingga Pasuruan, Jawa Timur, masih menjadi favorit pemudik untuk melaluinya dibanding melalui jalan nasional.

Infrastruktur

Pemerintah yang sejak 2014 memang fokus pada pembangunan infrastruktur, menggelontorkan banyak anggaran untuk terwujudnya pembangunan infrastruktur baik jalan tol, bandara, maupun pelabuhan.

Untuk mudik tahun ini pun pemerintah fokus untuk kelancaran arus mudik. Pembangunan jalan tol digeber, Bandara Kertajati resmi beroperasi pada Mei 2018 sehingga siap mengangkut masyarakat yang akan mudik, maupun fasilitas-fasilitas di sepanjang jalur mudik.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemudik terbesar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra.

Presiden Jokowi pun fokus pada percepatan proyek Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol non Lintas Sumatera, Tol Jabodetabek, Tol Non-Trans Jawa dan Tol Non-Jabodetabek.

Presiden Jokowi menjelaskan, jalur panjang Jakarta ke Surabaya sepanjang 759 kilometer kini siap operasional 524 kilometer, dan fungsional 235 kilometer. Ruas tol fungsional ini hanya di jalur: Pemalang sampai Semarang sejauh 113 kilometer, Semarang sampai Solo sepanjang 32 kilometer, Sragen ke Ngawi sejauh 55 kilometer dan Wilangan–Kertosono sepanjang 37 kilometer.

Adapun ruas tol di Wilayah Sumatera sejauh ini 244 kilometer dari Bakauheni ke arah Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yang telah beroperasional adalah 119 kilometer dan nanti akan difungsikan selama musim mudik 125 kilometer.

Di luar jalan-jalan tol ini, para pemudik di Pulau Jawa memiliki pilihan-pilihan jalur biasa lintas Pantai Utara 1.341 kilometer yang sebagian besar bersisian dengan jalan-jalan tol, jalur Pantai Selatan 1.405 kilometer, lintas selatan 888 kilometer dan lintas tengah 1.197 kilometer.

Sejauh ini, sejumlah ruas jalan yang dilalui pemudik pun terpantau lancar, meski di beberapa titik masih terdapat kemacetan. Menurut pihak kepolisian, kebijakan cuti panjang bersama turut membantu mengurai kemacetan arus lalu lintas. Meski begitu, kepadatan arus mudik diperkirakan akan terjadi ada 12-13 Juni 2018.

Pecahkan Rekor

Untuk merealisasikan pembangunan jalan tol, terutama Tol Trans Jawa, Presiden Jokowi mengerahkan BUMN PT Waskita Karya dan PT Jasa Marga. Waskita bergerak mengakuisisi Tol Pejagan-Pemalang. Bersama Jasa Marga, Waskita juga mengakuisisi ruas Tol Pemalang-Batang tahun lalu.

Sedangkan ruas Tol Batang-Semarang diambil alih oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Ruas ini merupakan proyek tol pertama yang diberikan penjaminan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melalui PT PII.

Untuk diketahui, Tol Trans Jawa sudah digagas sejak 20 tahun yang lalu. Namun, baru pada era Jokowi lah, Tol Trans Jawa dikebut pembangunannya dan masalah pembebasan lahan perlahan dapat diatasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini jalan tol yang dibangun pemerintah sudah banyak. Bahkan, panjang jalan tol yang dibangun di masa pemerintahan Joko Widodo telah memecahkan rekor.
 
"Jadi jalan tol yang sudah dibangun di pemerintahan Pak Jokoiwi-JK itu paling banyak dari sebelum-sebelumnya, panjangnya 568 kilometer (km)," kata Luhut.
 
Dari data yang Luhut paparkan, dalam kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, hanya 490 km jalan tol yang berhasil terbangun. Sementara di era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono total jalan tol yang dibangun sepanjang 212 km.

Beberapa presiden lainnya nampaknya tak mampu berbuat banyak dalam membangun infrastruktur jalan tol ini. Terbukti di era Presiden Megawati Soekarno Putri, hanya 34 km yang terbangun, di era Presiden Presiden BJ Habibie hanya 7,2 km, dan bahkan saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid hanya 5,5 km jalan tol yang terbangun.

Karena keseriusan Jokowi membangun infrastruktur, Pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyamakan Jokowi dengan Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang memelopori pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer di sepanjang pesisir pantai utara Jawa dari Anyer hingga Panurukan.

Tentunya, jika proyek infrastruktur dapat rampung di 2018, selain "memanjakan" pemudik juga menjadi ajang pembuktian kinerja Jokowi dan menjadi modal bagi partai politik yang akan mengusung Jokowi untuk maju dalam parhelatan Pilpres 2019.

Namun, lepas dari unsur politik itu, pembangunan infrastruktur tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien lantaran perpindahan barang menjadi lebih lancar. Ujung-ujungnya harga komoditas lebih rendah. Dan bila ditarik lebih jauh membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Tentunya hal itu dapat menggairahkan ekonomi Indonesia.


Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?