• News

  • Editor's Note

Belum Jera Menyebarkan Berita Hoaks, Ini Akibatnya!

Aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut pelaku penyebar berita hoaks  ditindak tegas
NNC/Toar Sandy Purukan
Aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut pelaku penyebar berita hoaks ditindak tegas

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Nafsu meraih kekuasaan, mendukung pihak tertentu, menjatuhkan lawan, ingin meraih simpati dan alasan lainnya, tidak harus ditempuh dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Ada banyak cara lain yang semestinya lebih dikedepankan.

Namun patut disayangkan, walaupun penindakan terhadap kasus penyebaran berita bohong sudah dilakukan dan beberapa pelaku penyebaran berita hoaks telah dijatuhi hukuman, rupanya kecenderungan menyebarkan berita hoaks masih begitu tinggi.

Dan menjelang pelaksanaan pemilu, kecenderungan itu diperkirakan masih akan berlangsung secara massif. Baru-baru ini, sempat tersebar berita hoaks tentang hasil pemungutan suara di luar negeri yang viral di media sosial.

Kasus itu terbukti telah menimbulkan keresahan publik. Menanggapi kasus hoaks tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut kepada ke Bareskim Mabes Polri.

Hasyim juga menegaskan bahwa penghitungan hasil pemungutan suara di luar negeri baru akan dimulai pada 17 April 2019 sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sementara pemungutan suara akan mendahului pelaksanaan di Tanah Air yakni 8-14 April 2019.

Fakta hukum yang menjerat

Bisa jadi karena geram terhadap para pelaku penyebar berita hoaks yang belum juga jera, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengingatkan kembali bahwa penyebaran Hoaks terancam hukuman tiga peraturan perundang-undangan yang ada.

"Saudara saya ingatkan jangan bikin hoaks. Ada tiga fakta hukum yang bisa menggiring orang masuk penjara," kata Mahfud MD di hadapan peserta kegiatan apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat (12/4/2019).

Tiga fakta hukum yang bisa menggiring seseorang masuk penjara yang dimaksud Mahfud adalah menyebarkan hoaks, membuat, menstransmisi, dan kemudian membagikan. Siapapun yang melakukan perbuatan itu berarti relah melakukan pelanggaran hukum.

Ketentuan yang diatur dalam KUHP akan menjerat seseorang yang menyebarkan berita hoaks ditujukan kepada pejabat publik, dan merugikan harkat martabatnya melalui fitnah.  

Fitnah yang dilakukan misalnya dengan mencerca atau mencaci pejabat publik, hukumannya adalah 2 tahun ke bawah. Namun, kalau ia menyebarkan fitnah tersebut melalui gawai atau media sosial, ia juga akan terjerat dengan UU ITE yang hukumannya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Mahfud bahkan tidak segan untuk memberikan contoh seseorang yang terjerat karena kasus seperti ini.

"Apa ada orang yang dihukum karena memfitnah pejabat publik? Ada. Saya contohkan Zaenal Ma'arif, Egy Sujana itu menghina Pak SBY, dilaporkan ke polisi dan masuk penjara," tuturnya seperti dilansir Antara.

Ia juga sempat menyebut nama-nama lain seperti Buniyani, Prita Mulia Sari, dan Ahmad Dani. Dari sini, sebenarnya cukup jelas bahwa penyebaran berita hoaks bukanlah perkara enteng.

Selain KUHP dan UU ITE, di dalam UU nomor 1 tahun 1946 juga mengatur bahwa siapapun yang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kekisruhan, kontroversi, keributan di tengah masyarakat, ancamannya adalah 10 tahun.

Contoh orang yang terjerat kasus seperti ini adalah Ratna Sarumpaet.

Penjelasan dan penyebutan contoh kasus yang dilakukan Mahfud sebenarnya sudah sangat jelas, gamblang, dan transparan. Andaikata masih ada saja pelaku penyebaran berita hoaks yang belum jera, berarti orang itu memang sedang menantang hukum.

Kasus surat suara tercoblos di Selangor

Berita terakhir dan saat ini sedang diselidiki dan telah membuat publik tersentak adalah munculnya video penggerebekan ratusan kantong berisi kertas suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.

Berita tentang surat suara tercoblos pada paslon 01 dan salah seorang caleg Partai Nasdem di dua lokasi berbeda, berawal dari temuan seorang Relawan Sekber Satgas BPN Prabowo-Sandiaga (Padi) di Malaysia yang bernama Parlaungan pada Kamis dinihari (11/4/2019).

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Malaysia yang langsung menginvestigasi ke tempat perkara. Saat tiba di lokasi, panwaslu menemukan surat suara tersimpan dalam ratusan kantong plastik dan karung goni yang jumlah totalnya diperkirakan mencapai 40-50 ribu surat suara.

Hingga kini, temuan tersebut sedang diselidiki oleh Bawaslu, KPU, dan aparat terkait.

Kita semua tentu sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Temuan atas ribuan surat suara sudah tercoblos itu bukanlah berita hoaks.

Akan tetapi, mengenai motif dan bagaimana hal itu dilakukan masih dalam proses pengusutan. Dari analisa awal, kasus ini merupakan masalah yang cukup serius dan perlu penanganan yang super hati-hati, sebab di dalamnya tampaknya ada unsur terencana dan sistematis.

Kita berharap KPU dan Bawaslu dapat segera menuntaskan kasus tersebut secara tuntas.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?