Megawati Soekarnoputri. (istimewa)

Memaknai Seruan Megawati soal Kebangkitan ‘’Silent Majority’’

Rabu, 11 Jan 2017 | 15:36 WIB | Editorsnote

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Terlepas dari suka atau tidak suka, pidato politik Megawati Soekarnoputri dalam peringatan ulang tahun ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpinnya, ada banyak hal kontekstual yang menarik. Satu di antaranya adalah soal seruan kebangkitan silent majority.

Dalam pidato yang disiarkan langsung beberapa televisi swasta tersebut, Megawati lebih awal memaparkan betapa kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dirongrong oleh sebuah kekuatan intoleran. Kelompok intoleran itu jelas-jelas ingin mengganti ideologi Pancasila yang lahir 1 Juni 1945.

Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh elemen bangsa yang selalu setia kepada Pancasila untuk bangkit membela pancasila di tengah maraknya kekuatan politik tertentu yang mencederai pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa.

"Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersama," ujar Megawati.

Seruan Megawati tersebut bukan tanpa asap. Megawati menyerukan kebangkitan silent majority. sebagai keprihatinan akan situasi terkini bangsa ini yang sedang mendekati lampu kuning. 

Sebagai mantan presiden dan anak biologis dari Ir Soekarno, Proklamator yang melahirkan ideologi Pancasila dan juga Presiden pertama Republik tercinta ini, adalah sangat wajar dan seharusnya demikian Megawati mengingatkan dan membangunkan masyarakat Indonesia akan bahaya yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebenarnya Megawati juga membaca sinyal bahwa sebenarnya kelompok yang intoleran itu secara kuantitas jumlahnya kecil. Tetapi, dengan permainan media sosial yang masif yang dimanfaatkan kelompok intoleran, seolah kelompok itu besar. 

Fenomena itu sebenarnya sudah lama muncul, namun seolah menemukan energi baru ketika muncul pidato Gubernur DKI (nonaktif) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip Surat Almaidah 51 yang berujung Ahok didakwa melakukan dugaan penistaan agama.  Kasusnya sendiri dalam dalam proses hukum di pengadilan negeri Jakarta Utara.

Namun, banyak kalangan menilai, kasus itu hanyalah pemicu untuk menjegal Ahok. Sebab, tanpa kasus itu pun, kelompok yang sama pasti tidak suka sosok seperti Ahok menjadi pemimpin.

Bahkan, Ahok juga hanyalah sasaran antara. Sasaran utamanya justru adalah pemerintahan yang sah, Jokowi-Jusuf Kalla yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan lebih dari itu, adalah adanya upaya menyingkirkan ideologi Negara, yakni Pancasila dengan ideologi lainnya.

Tentu saja, Megawati bukanlah seorang diri yang prihatin dan was-was dengan kondisi bangsa ini. Ada banyak tokoh bahkan, sebagian besar masyarakat Indonesia gerah dengan kondisi kekikian bangsa, hanya saja masih memilih diam (silent).

Silent majority itu tentu saja lebih besar dari kelompok intoleran, tetap masalahnya silent majority masih diam, seolah masih menunggu atau ada pula yang sengaja tiarap dan juga ada yang memang tak peduli dan hanya cari aman saja. Tetapi, situasi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama.

Kelompok kecil yang dibiarkan, lama-lama menjadi besar dan pengaruhnya luas. Media sosial yang menjadi alat propaganda kelompok intoleran tersebut sangat efektif untuk menarik dukungan.

Siap diam dari mayoritas rakyat Indonesia, justru membuat masyarakat awam mengambil kesimpulan sendiri seolah apa yang dilakukan dan dikampanyekan kelompok intoleran itu adalah benar dan patut didukung. Pelajaran besar yang bisa diambil dari kasus Timur Tengah, jangan sampai terjadi di Indonesia. Mereka menjadi besar dan kuat, karena kekuatan media sosial yang tidak diantisipasi oleh pemerintah setempat.

Silent majority, secara khusus yang punya kewenangan, kemampuan, dan pengaruh atau pun kekuasaan untuk turun bersama-sama memberi pencerahan tentang ideologi Pancasila, kebhinekaan. Tentang semangat dan falsafah pendirian bangsa ini oleh para Bapa Bangsa dari berbagai latar belakang suku, agama, etnis, dan golongan.

Mereka yang diharapkan bangkit untuk melawan kelompok intoleran itu bukan secara fisik, yakni para tokoh agama, ulama, cendikiwan, politisi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemimpin informal lainnya tak terkecuali jurnalis. Tak dimungkiri bahwa sebagian dari mereka yang terjebak masuk kelompok intoleran hanya karena ikut-ikutan atau karena kemiskinan sehingga gampang di-cuci otaknya.

Politisi senior Abdillah Toha dalam pesan twitternya sebelumnya menulis bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ada hikmahnya. Menurut dia, hikmah besar dari kasus Ahok adalah membangunkan mayoritas masyarakat Indonesia bahwa ada ancaman kelompok garis keras yang bangkit.

Seorang penulis juga lewat pesan twitter-nya juga pernah menyerukan agar kelompok intelektual turun melawan kelompok yang antikeberagaman. Aktivis Islam moderat itu pun mengingatkan agar para kelompok intelektual tidak jadi korban sebelum berbuat untuk bangsa.

Dia mencontohkan, ketika kelompok Taliban di Pakistan mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan,  kelompok pertama yang diberangus atau kaum intelektual. Kenapa, karena Taliban tahu bahwa kaum intelektual adalah kelompok yang punya kekuatan dan pengaruh, sehingga cepat-cepat dihabisi.

Kini, jawaban terhadap seruan Megawati agar silent majority bangkit apakah akan direspons atau tidak, kembali ke semua yang bisa memahami. Apakah harus menunggu kasus Pakistan atau Timur Tengah. Siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar seruan itu. Semoga.

 


Editor : Marcel Rombe Baan