• News

  • Editor's Note

Dana Haji Boleh Biayai Infrastruktur

Jemaah haji Indonesia
Waktoe
Jemaah haji Indonesia

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bakal gunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Hal ini mengundang pro kontra publik yang sangat tajam. Ada yang mendukung dengan sejumlah argumentasinya, dan banyak pula yang menentang pemanfaatan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur. 

Secara umum, polemik yang muncul dapat dikelompokkan pada dua masalah besar, yaitu masalah fikih dan masalah psikologis umat Islam terhadap pemerintahan saat ini. 

Masalah fikih terkonsentrasikan pada pembahasan seputar akad dan kejelasan penggunaan dana haji untuk diinvestasikan ke sektor dan kegiatan bisnis apa saja.

Sementara masalah psikologis sangat terkait dengan dinamika hubungan umat dengan pemerintah, dimana umat memandang kepemimpinan nasional saat ini yang cenderung tidak akomodatif terhadap kepentingan umat, dan malah menjadikan umat sebagai sasaran isu radikalisme dan anti NKRI. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan reaksi keras umat terhadap wacana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. 

Namun jika merujuk pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Inilah regulasi pertama yang secara tegas menunjukkan keberpihakan 100 persen terhadap ekonomi dan keuangan syariah, dimana UU ini “mengharamkan” penempatan dana milik umat pada instrumen konvensional.

Kedua, UU ini mengamanahkan berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang diharapkan dapat mengoptimalkan dana tunggu para calon jemaah haji yang telah dibayarkan. 

UU ini memisahkan antara aspek penyelenggaraan ibadah haji, yang tetap berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kemenag, dengan aspek pengelolaan keuangan haji, yang menjadi domain kewenangan BPKH. BPKH diberikan kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat (Pasal 24).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

"Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat luas,” ujar Lukman.

Lukman mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (waiting list).

Dalam ijtima itu disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan (dikelola) untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Hasil investasi itu menjadi milik calon jemaah haji.

Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin menyatakan, dana haji boleh digunakan untuk investasi pemerintah sebagai penyelenggara negara, asal dua syarat terpenuhi.

Syarat pertama yakni investasi tersebut bisa dijamin keamanannya, sehingga investasi itu tidak berpotensi menyebabkan kerugian.

Syarat kedua adalah investasi tersebut harus sesuai ketentuan syariah, yaitu investasi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur riba.

"Dana itu selama ini ditaruh di bank-bank syariah dan disimpan menjadi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan sudah ada badan yang mengelola," kata dia.

Selain dua syarat tersebut, Ma'ruf menjelaskan, dana haji untuk investasi harus sudah melewati persetujuan badan pengelola dana haji. Badan pengelola inilah yang akan mengatur penggunaan investasi jenis apa saja yang aman.

Jadi pengunaan dana haji untuk sektor investasi bisa dilakukan dengan catatan memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004. Namun, sejumlah langkah harus dilakukan Pemerintah demi menjaga dana ini digunakan murni untuk pembangunan, bukan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Salah satunya, regulasi turunan atau peraturan teknis dari UU No 34/2004 perlu segera diterbitkan, utamanya menyangkut soal pengelolaan dan tujuan dana haji ini agar memberi rasa aman bagi para Calon Haji yang dana digunakan. Regulasi ini harus sistimatis dan ketat agar tidak ada ruang bagi oknum yang tidak bertanggungjawab manfaatkan momentum ini.

BPKH harus diperkutat posisinya agar bisa maksimal mengelola dana ini untuk kepentingan bangsa dan negara, utamanya kepentingan para calon haji itu. BPKH pun harus jelaskan dana tersebut diinvestasikan ke sektor apa saja atau untuk bangun infrastruktur apa saja.

Termasuk, dana haji juga difokuskan untuk kepentingan jemaah haji dan kemashlahatan umat Islam sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Kinerja BPKH pun harus bisa diawasi dan diakses oleh publik, salah satunya harus ada laporan kinerja selama minimal enam bulan yang dipublikasikan secara luas. Utamanya menyangkut pengelolaan dana yang diperuntukkan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur.

Dana Rp170 triliun itu mungkin bisa lebih produktif jika diinvestasikan dan bakal beri nilai tambah bagi Indonesia, yang tentukan Umat Islam bisa berbangga karena telah turut serta dalam pembangunan untuk kepentingan bersama. Hal ini bisa jadi lebih baik ketimbang Indonesia terus menambah daftar utang luar negeri untuk membangun infrastruktur Indonesia.

Satu hal lagi, Pemerintah juga bisa merangkul semua pihak untuk diajak berbicara dan diakomodasi selama ini tidak bertentangan dengan ideologi negara. Jangan terlalu cepat beri vonis tanpa meneliti lebih jauh. Regulasi yang justru bisa jadi pemicu sebaiknya dipertimbangkan untuk direvisi atau ditarik.

 

Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?