• News

  • Ekonomi Makro

BPH Migas: BBM Satu Harga Demi Keadilan Energi bagi Masyarakat Indonesia

BPH Migas melalui Program Sub Penyalur menawarkan alternatif dalam melengkapi BBM Satu Harga.
Business Recorder
BPH Migas melalui Program Sub Penyalur menawarkan alternatif dalam melengkapi BBM Satu Harga.

JAKARTA, NNC - BPH Migas menawarkan sebuah solusi Program Gas Satu Harga yang ditentukan per wilayah, dimana harga gas ditentukan adalah di bawah harga gas LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan keadilan pada bidang energi bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu dikatakan Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa saat menghadiri rapat Pleno Komite II DPD terkait “Kemandirian Energi di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal”, di Gedung B DPD, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Fanshurullah didampingi Komite BPH Migas M Ibnu Fajar dalam pertemuan tersebut.

" BPH Migas melalui Program Sub Penyalur menawarkan alternatif dalam melengkapi BBM Satu Harga demi Keadilan Ketersediaan, Keadilan Pendistribusian dan Keadilan Harga BBM bagi masyarakat Indonesia," ujar Fanshurullah.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, 26 Februari 2018, BPH Migas menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke pelosok negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat 2 dan 4. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Program Sub Penyalur yang diharapkan dapat terbangun minimal 1 Sub Penyalur di setiap desa dan daerah tertinggal.

Menindaklanjuti hasil pertemuan ini, DPD melalui Komite II melaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang membahas khusus tentang kemandirian energi bagi pedesaan dan daerah tertinggal. Secara garis besar, pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komite II DPR , Parlindungan Purba dan Aji Muhammad Mirza Wardhana .
DPD mengapresiasi dan mendukung penuh BPH Migas melalui program Sub Penyalurnya dalam rangka memberikan dan menjamin ketersediaan BBM bagi Masyarakat di Desa yang masih belum terjangkau  dengan memaksimalkan alokasi Dana Desa yang telah diberikan.

Selain Program Sub Penyalur, Komite II DPD RI mengapresiasi BPH Migas terkait kinerja BPH Migas dalam melaksanakan review terhadap 52 ruas eksisting dan telah membuat efisiensi toll fee untuk mengontrol tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Pada kesempatan ini pula, turut hadir Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM dan Direktur Jenderal PKP Kemendes PDTT dan Direksi PT.PLN (Persero) yang secara spesifik membahas terkait peningkatan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik bagi daerah daerah terpencil (termasuk desa) di Indonesia.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?