• News

  • Ekonomi Makro

Komite II DPD Minta Pemerintah Wujudkan Pemerataan Energi di Daerah

Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga Pimpinan.
NNC/Dominikus Lewuk
Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga Pimpinan.

JAKARTA, NNC - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga Pimpinan yakni Dirjen Ketenagakelistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika di Gedung B DPD RI Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018). 

"Saat ini ditemui banyak desa-desa yang belum teraliri energi, baik itu listrik, gas, ataupun BBM. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut menjadi terhambat yang berujung pada lemahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komite II DPD RI meminta agar pemerintah mewujudkan pemerataan energi ke semua daerah, terutama ke desa kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," kata Ketua Komite II DPD RI parlindungan Purba mengawali RDP dengan tiga lembaga tersebut. 

Dijelaskan Purba, bahwa RDP tersebut merupakan tindaklanjut pertemuan Kepala BPH Migas dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersama pimpinan lainnya tentang satu harga BBM, di Ruang kerja Pimpinan DPD Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen,Jakarta, Senin (26/2/2018). 

"Pelaksanaan program pemerintah soal BBM satu harga, pemerataan listrik, dan distribusi merata pasokan minyak dan gas harus segera diwujudkan.," imbuh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba.

Menurut Senator asal Sumatera Utara ini, bahwa penyaluran BBM masih jauh dari rasa keadilan. Jumlah SPBU yang hanya 7.000 unit tidak sebanding dengan penduduk konsumen BBM. Tak hanya itu, kurang meratanya jaringan listrik menyebabkan seringnya gangguan listrik di daerah, termasuk di daerahnya. 

“Saya minta perhatian khusus terhadap Nias. Meskipun jaringannya sudah ada, tetapi sering terganggu dan akibatnya mati listrik,” tegasnya.

“Pemerataan distribusi minyak, gas, di seluruh pelosok Indonesia harus diwujudkan, terutama di daerah 3T sehingga kemandirian energi di desa dapat tercipta, dan masyarakat mampu memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi untuk listrik dan bahan bakar melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat,” papar Parlindungan Purba.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?