• News

  • Ekonomi Makro

Ini yang Dibahas Kepala BPH Migas saat RDP dengan Komite II DPD

Kepala BPH Migas memaparkan materi saat RDP dengan Komite II DPD RI. 
NNC/Dominikus Lewuk
Kepala BPH Migas memaparkan materi saat RDP dengan Komite II DPD RI. 

JAKARTA, NNC - Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memfokuskan pada program BBM Satu Harga. Dimana, di desa-desa akan dibangun sub penyalur BBM agar distribusi BBM semakin merata. 

Hal itu disampaikan Fanshurullah Asa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite II DPD RI yang berlangsung di Gedung B Dewan Perwakilan Daerah RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018). 

Adapun, RDP tersebut untuk menindaklanjutim pertemuannya dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang pada Senin (26/2/2018) di ruang rapat pimpinan DPD RI Gedung Nusdantara III Kompleks parlemen, Jakarta. 

Dalam pemaparan singkatnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan,bahwa tugas pihaknya adalah menjalankan UU Migas No.22/2002. Dalam UU Migas dijelaskan ada enam poin yang dikerjakan BPH Migas. 

Pertama, mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.  Kedua, Mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional. Ketiga, Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. 

Kelima, BPH Migas bertugas mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.  5. Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan-pelanggan kecil. Serta keenam,  adalah mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. 

Sedangkan Permen ESDM 36/2016 terdapat dua poin penting. Pertama, memberikan penugasan kepada badan usaha P3BJJBT dan P3 JBKP pada lokasi tertentu. Kedua, melakukan pengaturan pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pendistribusian JBKP di lokasi tertentu.

Selain itu, Asa juga menjelaskan, tentang ESDM 40/2016. Dimana tuags BPH Migas adalah mengkoordinasikan besaran tarif pengangkutan gas bumi melalului pipa untuk industri tertentu. 

Dijelaskjan bahwa, dalam menjalankan tugasnya BPH Migas mengacu pada UU Migas Nomor 22/ 2001 Pasal 1 ayat 24 dan ayat 10, yang menyatakan bahwa badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha Hilir adapun kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu bertumpu pada kegiatan usaha pengelola pengelolaan pengangkutan penyimpanan dan atau Niaga. 

Tentang Penyaluran

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan bahwa, jumlah penyalur di Indonesia saat ini sekitar 7. 455 penyalur (Pertamina),  terdiri dari Pertamina 7. 216 penyalur, AKR  142 penyalur dan Shell , Total dan Vivo 95 penyalur. 

Sedangkan jumlah desa di Indonesia sebanyak 82. 505 Desa. Hal ini menyebabkan ketersediaan BBM melalui penyalur menjadi terkendala, kata Asa. 

Hingga saat ini, BPH Migas telah mengeluarkan peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015 tentang sub penyalur. Dengan begitu maka ketersediaan BBM di masyarakat terjamin.

Dia menjelaskan, dalam proses penerbitan Permen ESDM  BPH Migas membuat peraturan ketat cadangan terkait cadangan operasional badan usaha. 

"Saat ini belum ada kepmen ESDM yang mengatur tentang pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Karena itu BPH Migas membutuhkan payung hukum, maka  BP Migas akan membuat peraturan setelah adanya payung hukum. BPH Migas juga telah  merevisi 52 ruas eksisting dan telah membuat efisiensi toll fee. Contoh BPH Migas telah merevisi ruas Arun Belawan.  Selain itu BPH Migas akan membuat harga gas menjadi 1 harga (per region) di mana harga gas di bawah harga LPG 3 kg," papar Asa. 

Saat ini kata Asa, BPH Migas telah menugaskan PT Pertamania (Persero)dan PT AKR Corporindo Tbk untuk membangun penyalur di lokasi tertentu. Usulan penyalur di lokasi tertentu pada tahun  2017 -2019  sebanyak 160 penyalur. BPH Migas juga belum dapat menjawab permasalahan 1 harga,  karena idealnya penyalur berbasis desa. 

Disebutkan bahwa Kuota tahunn 2018 sebesar 7.500.000 KL, Realisai JBKP tahun 2017 mencapai besaran 7.045.719 KL, sedangkan Realisasi Solar, Biosolar tahun 2017 mencapain 14.511.781 KL. 

Sedangkan dalam hal mengkoordinasikan dan menetapkan besaran tarif pengangkutan gas bumi melalului pipa untuk industri tertentu. Di sini terdapat banyak izin usaha dedicated,hilir  di dalam satu daedrah sehingga membuat tumpang tindih dalam mendistribusikan gas bumi melalului pipa. 

Oleh karena itu , melalui PERMEN ESDM Nomor 19 tahunn 2009 perlu dilakukan adanya pengaturan wilayah jaringan DIstribusi (WJD) oleh BPH Migas dimana dalam satu wilayah hanya dikuasai oleh 1 badan usaha.

Tugas BPH Migas menurut PP Nomor 1/2006 tentang penarikan iuran badan usaha atau BNBP. Pada poin ini, sejak tahun 2007 hingga 2016  realisasi penerimaan PNBP BPH Migas selalu melampaui target (di atas 100 %).

Sedangkan selama periode 2014-2016 realisasai PNBP BPH Migas sebesar Rp 3,34 triliun  atau 125 % dari capaian periode sebelumnya (2011-2013 sebesar Rp. 1,157 triliun atau 128% dari target penerimaan sebesar Rp. 900 Miliar. 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?