• News

  • Ekonomi Makro

Menkeu Paparkan Solusi Akses Keuangan untuk Perempuan Pengusaha

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Dokumentasi NNC/Anhar Rizky Affandi
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

JAKARTA, NNC - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan, karena perempuan pengusaha terus menunjukkan keengganan mereka untuk mengakses layanan perbankan. 

Memberikan kesempatan akses keuangan tidak hanya bagus untuk perempuan itu sendiri tapi juga untuk keluarganya. Populasi perempuan di Indonesia hampir setengah dari total populasi Indonesia. Jika dilihat dari usianya, 86 juta perempuan berada pada usia produktif, yaitu usia 20-64 tahun. Investasi pada perempuan dan remaja perempuan menjadi penting. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) dalam sambutan di acara Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. 

Acara ini membahas solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan dan digital untuk kesetaraan gender.  

Menurut Menkeu, dalam kasus Indonesia, peningkatan akses keuangan bagi perempuan menjadi semakin mendesak, bukan hanya karena kebutuhan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan, tetapi juga karena sifat demografinya.

Kemudian Menkeu menceritakan bagaimana teknologi bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan, Indonesia memiliki contoh yang baik. Di Indonesia ada Gojek, yaitu transportasi motor berbasis online. Kebanyakan supir Gojek laki-laki, tapi banyak juga perempuan. Ada layanan Go-Food yang memberikan kesempatan perempuan meningkatkan usaha ekonomi tanpa harus meninggalkan rumah. Teknologi ini menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. 

“Kebijakan pemerintah juga terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Dulu Pemerintah menggunakan pos untuk mengirimkan bantuan dana untuk masyarakat miskin. Tapi sekarang pemerintah langsung mengirimkan ke rekening bank langsung ke keluarga miskin. Ini juga menghilangkan biaya tinggi dalam melaksanakan kebijakan,” ujar Menkeu.  

Menkeu juga mengutarakan bahwa Indonesia belajar dari pemerintah Kanada dalam menerapkan kebijakan. Hal ini didasari oleh pengalaman Menkeu ketika bertemu Menteri Keuangan Kanada yang menyampaikan bahwa sebelum membuat kebijakan, perlu menanyakan dan melihat dampaknya terhadap kaum perempuan. 

Menkeu menyoroti bahwa isu-isu yang dihadapi perempuan ketika mengakses keuangan harus disikapi secara holistik, melampaui masalah persyaratan kredit dan biaya. Semua harus memahami bahwa isu seputar pengusaha wanita adalah unik dan solusi “one gender fit all” adalah tidak cocok. Sangat menarik untuk dicermati, bahwa perempuan pengusaha terus menunjukkan keengganan untuk mengakses layanan perbankan. 

Ada tiga alasan utama mengapa perempuan pengusaha tidak meminjam dari bank: pertama, tingkat bunga yang tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari keluarga dan teman; kedua, prosedur dan dokumen yang rumit; dan ketiga adalah kurangnya kebutuhan atau keinginan. Selain itu, persyaratan bank yang mewajibkan adanya agunan menjadi alasan lain mengapa pemilik usaha kecil khususnya perempuan tidak meminjam dari bank.

Karena kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mengakses instrumen perbankan, perempuan pengusaha cenderung menggunakan sebagian dari hasil mereka untuk berinvestasi dalam modal. Sayangnya beberapa wanita mungkin tidak dapat membuat keputusan ini secara independen karena ketergantungan mereka pada pemangku kepentingan lain atau anggota keluarga.

Menkeu memaparkan, bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan, yaitu: pelatihan pengusaha, program literasi keuangan, meningkatkan pencairan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 120 triliun yang dialokasikan tahun ini menjadi Rp 123,53 triliun karena meningkatnya permintaan untuk kredit UMKM. Selain KUR, pemerintah juga telah meluncurkan dan menyalurkan skema kredit untuk usaha ultra mikro (UMi). Guna melengkapi skema-skema ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalokasikan sekitar Rp 100 milyar pada 2018, untuk membiayai perusahaan-perusahaan startup melalui lembaga pengelolaan dana dengan suku bunga rendah, 4,5 persen per tahun. 

Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison adalah lembaga yang mempromosikan stabilitas keuangan dan akses global dengan memberikan pelatihan praktis kepada regulator dan pengawas sektor keuangan, khususnya di negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Diskusi panel ini dihadiri oleh para regulator keuangan dari IMF, World Bank, organisasi internasional, lembaga nirlaba, LSM, dan kalangan jasa keuangan swasta. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?