• News

  • Ekonomi Mikro

Mendes Eko: Dana Desa Rp60 Triliun Mampu Mendulang Daya Beli Rp90 Triliun

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo.
NNC/Vito Adhityahadi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo.

JAKARTA, NNC -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo optimistis jika Dana Desa dikerjakan berskema Padat Karya Tunai (PKT) dan dengan kucuran dana desa tahun ini mencapai Rp60 triliun maka, daya beli yang meningkat di desa diperkirakan mencapai hingga Rp90 triliun.

Dalam pernyataan Presiden mengenai Dana Desa dan kerap ditekankan oleh menteri Eko, bahwa Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan upah harian atau mingguan. Cara ini jadi faktor pendorong masyarakat di pedesaan dalam meningkatkan pendapatan.

“Mulai tahun ini PKT adalah kewajiban. Karena tahun ini Dana Desa wajib dilakukan swakelola, itu sudah ada peraturannya jadi wajib dilaksanakan. Dan 30 persen dari nilai project (dana desa) itu wajib digunakan untuk membayar upah yang dibayarkan secara harian atau maksimal mingguan,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Dalam mendukung hal tersebut, dana desa telah mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini diturunkan pada Januari, tahun sebelumnya diturunkan April.

“Pak Presiden minta agar Dana Desa benar-benar dimanfaatkan agar semua proyek dana desa menggunakan material lokal dan menggunakan sistem padat karya tunai. Sehingga Rp187 triliun dana desa bisa berputar di desa dan bisa menghidupkan ekonomi di desa,” ungkapnya.

Tujuan diturunkannya dana desa lebih awal yakni semata-mata untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur desa. Hal tersebut menurunkan angka kemiskinan di desa. Untuk sektor kesehatan, Dana Desa  berkontribusi dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

“Menurut data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting menurun dari 37 persen menjadi 27 persen. Ini karena sekarang sudah banyak sarana air bersih, Polindes, Posyandu, MCK, dan sebagainya. Banyak yang kita bangun dari Dana Desa. Tentu angka pastinya masih kita tunggu hasil sensus BPS (Badan Pusat Statistik) melalui Podes,” tambahnya.

Pemantauan dan kinerja pendamping Dana Desa, kerap ditegakkan dan selalu melakukan evaluasi dalam 6 bulan sekali.

“Pendamping desa sekarang ketat. Saya berikan wewenang ke provinsi. Karena Provinsi yang paling tahu SDM (Sumber Daya Manusia) yang andal di daerahnya. Seleksi juga online, jadi sulit diintervensi dan dipantau oleh publik. Setiap 6 bulan dievaluasi. Tahun lalu ada 1.200 (pendamping desa) dengan performa jelek kita berhentikan,” tegasnya.

 

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?