Kamis, 19 Oktober 2017 | 12:25 WIB

  • News

  • Hukum

Jaksa Agung Sebut KPK yang Tak Patuhi MoU Antarlembaga Penegak Hukum

Polri, KPK dan Kejagung saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Istimewa
Polri, KPK dan Kejagung saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jaksa Agung M Prasetyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi mematuhi nota kesepahaman (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan saat ada penangkapan terhadap personel tiga lembaga penegak hukum tersebut.

Disebutkannya, KPK, Polri, dan Kejaksaan telah membuat Memorandum of Understanding terkait proses hukum di antara tiga lembaga tersebut. Dalam Pasal 3 poin 5 pada MoU tersebut, diatur juga soal pemeriksaan anggota dari salah satu penegak hukum oleh lembaga penegak hukum lain.

"Dalam MoU tersebut disepakati adanya pemberitahuan kepada pimpinan personel yang diperiksa sebagai saksi dan adanya pendampingan hukum," kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Dirinya mencontohkan, ketidakpatuhan KPK terlihat saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

"Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditunjukkan kepada jaksa itu bukan untuk kasus itu (Pamekasan). Tapi tampaknya mereka (KPK) punya semangat dan target di manapun mereka turun harus ketemu apapun kasusnya," ujarnya.

Ia mengaku telah mengingatkan KPK agar tak langsung menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, melainkan mencegah terlebih dahulu tindak pidananya.

Prasetyo juga mengaku sempat diundang KPK untuk hadir dalam konferensi pers terkait OTT Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Namun, Kejaksaan memilih tak hadir untuk menghindari penyikapan negatif dari publik saat mengeluarkan pernyataan.

"Bahkan waktu itu kami sempat diundang KPK untuk bersama-sama mengumumkan tersangka dalam kasus itu. Kami tidak hadir, silakan mereka bicara. Tak perlu bicara dengan kami karena kami hanya beralasan saja dan akan mengundang sinisme dari masyarakat saja," tuturnya.

Pada 2 Agustus 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?