Sabtu, 25 November 2017 | 06:54 WIB

  • News

  • Hukum

Masinton: Penyalahgunaan Wewenang KPK Itu karena Tidak Transparan 

Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (tengah).
Netralnews/Dominikus Lewuk
Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (tengah).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI, Masinton Pasaribu menilai KPK adalah satu-satunya lembaga negara di tanah air yang tidak mau diawasi, tidak transparan dan tidak akuntable. Padahal, kata anak buah Megawati Soekarnoputri di Komisi III DPR RI tersebut, KPK adalah lembaga negara yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di Press Room DPR Gedung Nusantara III Jakarta, bertema "Pansus Angket Apa Lagi?" yang dihadiri oleh Masinton Pasaribu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (14/11/2017).  

"Banyak temuan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan KPK. Namun, KPK sebagai lembaga penegak hukum malah banyak melakukan pelanggaran hukum. KPK tetap merasa benar dan menolak panggilan pansus,” kata Masinton.

Maka, menurutnya KPK telah mengajarkan anarkis, tirani, dan pembangkangan hukum. Sehingga, wajar kalau ada pihak-pihak yang dipanggil oleh KPK tidak penuhi panggilan.

“Jadi, cukup 15 tahun kita anak-emaskan KPK dan sudah saatnya tak membiarkan KPK salah. Sebagai lembaga negara dan menggunakan uang APBN, KPK harus tetap diawasi,” tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?