• News

  • Hukum

Masih Berstatus Saksi, Habib Bahar Diperiksa Bareskrim terkait Penghinaan terhadap Jokowi

Habib Bahar bin Smith saat ditangkap di tahun 2012 karena sweeping cafe
pojoksatu
Habib Bahar bin Smith saat ditangkap di tahun 2012 karena sweeping cafe

JAKARTA, NNC - Hari ini, Kamis (6/12/2018), penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith dalam kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Hingga hari ini status Bahar masih sebagai saksi.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono menyatakan, dalam surat panggilan, pemeriksaan akan dilakukan pukul 10.00 WIB,  di Kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat.

Syahar juga menambahkan bahwa penanganan kasus Bahar sudah naik ke tingkat penyidikan. "Status perkaranya sudah penyidikan," katanya seperti dilansir Antara.

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan empat ahli.

Dari hasil pemeriksaan para saksi tersebut, diketahui bahwa video berisi ujaran kebencian Bahar yang permasalahkan merupakan video rekaman ceramah Bahar pada 8 Januari 2017 dalam peringatan Maulid Nabi di Palembang, Sumatera Selatan.

Sebelumnya Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menyebutkan Bahar menyampaikan ucapan yang mengandung kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yakni: "Kalo kamu ketemu Jokowi, kamu buka cel*n*nya itu, jangan-jangan h**d Jokowi itu, kayaknya b*nc* itu".

Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai ucapan Bahar bukan kritik atau ceramah yang beradab, namun perkataan yang melecehkan seorang Kepala Negara.

Selanjutnya, Muannas melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018, namun kemudian kasus dilimpahkan ke Mabes Polri.

Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP.

Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?