• News

  • Hukum

Syamsuddin: 20 Tahun Reformasi, Kasus HAM Selalu Diabaikan

Syamsuddin Radjab saat jadi Pembicara di diskusi akhir tahun PBHI Sulsel
Istimewa
Syamsuddin Radjab saat jadi Pembicara di diskusi akhir tahun PBHI Sulsel

MAKASSAR, NNC - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan menggelar diskusi akhir tahun 2018 dengan tema “Evaluasi Kebijakan Politik HAM Jokowi-JK”.

Salah satu pembicara dalam diskusi itu adalah Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Syamsuddin Radjab.

Syamsuddin dalam paparan mengatakan, sejak rontoknya rezim otoriter fasis Soeharto ditangan mahasiswa pada 21 Mei 1998 sudah menjadi pokok bahasan penting dan menjadi bagian dari tuntutan amanat reformasi total.

Belum lagi selama 20 tahun perjalanan reformasi soal penyelesaian kasus kejahatan HAM baik sebelum dan sesudah era reformasi untuk isu ini dengan Presiden siapapun, seperti sejak era Gusdur, Megawati, SBY dan Joko Widodo soal HAM berat selalu diabaikan dan digadaikan.

“Maksudnya abai berarti tidak mempedulikan untuk diselesaikan, digadaikan; menjadi isu jualan (jaminan) ke rakyat agar dipilih (tentu bukan untuk minjam duit dalam gadai tapi suara) dan setelahnya tanpa niat untuk menunaikannya tapi menjadi jaminan abadi setiap pemerintahan,” kata Ollenk, sapaan akrabnya.

Mantan Ketua Umum PBHI ini menangkap kesan sejak awal ada upaya pengaburan, pengabaian, ketidakpedulian dan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam perumusan pembentukan undang-undang apalagi mau melaksanakan penegakan hukumnya kepada terduga pelaku kejahatan HAM berat.

“Disinilah pentingnya melacak politik HAM pemerintah bersama DPR dalam pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM berat dimasa lalu,” jelasnya.

Jika kita mundur kebelakang, kata mantan Ketua PB HMI ini, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sangat memberi harapan kepada masyarakat khususnya korban kejahatan HAM dan keluarganya dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua pelanggaran (kejahatan) HAM berat di masa lalu. Janji itu tertuang didalam visi misi Jokowi-JK dan disetorkan ke KPU sebagai dokumen negara.

“Nyatanya selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi janji itu hingga saat ini belum ditunaikan hingga kita kembali dibuat riuh dengan pemilihan Presiden 2019 nanti,” jelasnya.

Ia pun mengibaratkan, kasus kejahatan HAM berat ibarat signal HP, timbul tenggelam. Timbul disaat momen politik dan pemilihan presiden untuk menyerang lawan politik, tetapi tenggelam saat sudah menjabat presiden dan melupakan segala janji dan komitmen.

Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?