• News

  • Hukum

Polri: Penyebar Hoaks Tak Mungkin Dijerat dengan UU Terorisme

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo.
Istimewa
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tersangka penyebar hoaks tidak mungkin dijerat dengan UU Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mewacanakan bagi penyebar hoaks akan dijerat dengan UU Tindak Pidana Terorisme. 

Terkait hal itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa tersangka tindak pidana penyebar hoaks melalui media sosial dan tersangka tindak pidana teroris memiliki jeratan dan pasal yang berbeda. 

"Kecuali jika penyebar hoaks itu teridentifikasi oleh penyidik sebagai pelaku tindak pidana terorisme, nanti kan bisa dilacak latar belakang penyebar hoaks ini terafiliasi dengan jaringan teroris mana, baru bisa dijerat UU Tindak Pidana Teroris," tutur Dedi, Kamis (21/3/2019).

Lebih lanjut Dedi menegaskan pihak Kepolisian akan berusaha melakukan kajian terkait wacana yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto bahwa penyebar hoaks sama dengan pelaku terorisme kendati tidak melakukan teror secara fisik, tapi melakukan teror nonfisik. 

"Semua sangat tergantung pada fakta hukum. Jadi fakta hukum yang diterapkan oleh Kepolisian juga tidak mudah dan tidak gampang menerapkan pasal terhadap seseorang," kata Dedi.

Disebutkan Dedi, tim penyidik Bareskrim Polri tidak dapat sewenang-wenang menjerat seorang tersangka dengan perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan tersangka, karena bisa digugat praperadilan.

"Sebelumnya, Pemerintah menilai berita bohong atau hoaks akan menjadi salah satu ancaman yang nyata pada Pemilu 2019 mendatang," ujarnya.

Menko Polhukam Wiranto menyebutkan berita hoaks bisa memicu kekisruhan pada Pemilu 2019. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyebar hoaks.

Reporter : Sesmawati
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?