• News

  • Hukum

KPK Didesak FSP Periksa Dana Triliunan Ekspor CPO

Logo FSE BUMN (Istimewa)
Logo FSE BUMN (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak oleh FSP BUMN untuk segera memeriksa penggunaan triliunan rupiah dana hasil pungutan ekspor CPO karena diduga kuat terjadi tindakan korupsi.

Wakil Ketua Umum FSP (Federasi Serikat Pekerja) BUMN Bersatu, Ir.Tri Widodo Sektianto MBA mengatakan pada Rabu (26/4/2017), "Ada kecurigaan dalam pengunaannya dan tidak pernah diaudit oleh BPK sejak BPDP dibentuk tahun 2015 dan mulai memungut pungutan hasil ekpor CPO. Tidak ada pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang efektif karena tak ada verifikasi penggunaan dana hasil pungutan ekspor CPO dimana   sebagian besar dihabiskan  untuk subsidi biofuel."

Menurutnya, hal ini terbukti dengan hanya tiga grup usaha swasta perkebunan besar saja yang menikmati dana hasil pungutan ekspor CPO untuk mensubsidi industri biodieselnya hingga mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun untuk alokasi dana Industri biodiesel.

"Ada kongkalikong antara BPDP dengan ketiga perusahaan Perkebunan sawit swasta yang memiliki industri biodiesel dalam pengunaan dana hasil pungutan ekspor CPO yang di-markup," ujarnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mundurnya Ketua Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Bayu Khrisnamurti. Akibat adanya indikasi peyelewengan Dana BPDP untuk industri biodiesel yang melawan UU Perkebunan no 39 tahun 2014  Dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015.

Lanjut dia, dana itu seharusnya digunakan bagi penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi. Pungutan itu adalah US$50 per satu ton minyak sawit untuk kebutuhan ekspor. Pada pertengahan 2016, dana pungutan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dan ditargetkan mencapai Rp10 triliun pada akhir 2017.

Dijelaskan, ada 11 perusahaan yang memperoleh dana perkebunan tersebut untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Yang harus segera di audit oleh BPK dan KPK terkait pengunaan Dana BPDP untuk subsisdi Industri Biodiesel mereka .

Adapun perusahaan itu di antaranya PT Wilmar Bionergi Indonesia; PT Wilmar Nabati Indonesia; Musim Mas, PT Eterindo Wahanatama; PT Anugerahinti Gemanusa; PT Darmex Biofuels; PT Pelita Agung Agrindustri; PT Primanusa Palma Energi; PT Ciliandra Perkasa; PT Cemerlang Energi Perkasa; dan PT Energi Baharu Lestari.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi

Apa Reaksi Anda?