Kamis, 19 Oktober 2017 | 12:28 WIB

  • News

  • Kesehatan

MUI: Vaksin Tak Halal Boleh Digunakan, Asal...

MUI: Sertifikasi halal vaksin menjadi wajib hukumnya.
Netralnews/Ocha
MUI: Sertifikasi halal vaksin menjadi wajib hukumnya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am Shohleh mengatakan, sampai saat ini hanya ada dua jenis vaksin yang tersertifikasi halal di Indonesia. Dua vaksin tersebut adalah Vaksin Meningitis dan Vaksin Flu.

Lebih lanjut, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin mengatakan, dalam mencegah terjadinya suatu penyakit, Umat Muslim sudah jelas harus menggunakan vaksin yang halal, baik bahan dan pengolahannya. Sedangkan keberadaan vaksin lainnya, seperti Vaksin Measles Rubella (MR) di Indonesia, kata Hasanuddin belum melalui sertifikasi fatwa halal dari MUI.
 
“Itu (sertifikasi halal vaksin) menjadi wajib hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada vaksin lainnya yang halal, sementara ditenggarai ada dampak yang menimbulkan penyakit berat atau kematian, vaksin yang tidak halal boleh digunakan,” jelas Hasanuddin di Kantor MUI di Jakarta, Kamis (12/10/2017).
 
Hasanuddin mencontohkan penggunaan vaksin yang belum bersertifikai halal, seperti Vaksin Meningitis yang dulu untuk jemaah haji. Sebelum ada Vaksin Meningitis yang halal, kata Hasanuddin, Vaksin Meningitis yang haram boleh digunakan. Tapi setelah ada yang halal maka yang haram tidak boleh digunakan. Kata Hasanuddin, dalam kondisi darurat itu pun harus ada keputusan dari MUI.
 
“Mestinya kan harusnya konsultasi dengan Mui (penggunaan vaksin tidak bersertifikasi halal), tapi kalau ada pemaksaan, itu yang disayangkan. Ancaman-ancaman, pemaksaan, sementara masyarakat menghendaki vaksin halal dan itu hak sebagai kaum Muslim,” tegas Hasanuddin.
 
Maka dari itu, Asrorun menegaskan, MUI melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi, telah menyatakan rekomendasi bahwa pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat,
baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif.
 
"Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk
segera mengajukan sertifikasi produk vaksin. Produsen vaksin juga wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal," jelas Asrorun.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?