Kamis, 24 Agustus 2017 | 04:31 WIB

  • News

  • Kesehatan

Tolak Dokter Layanan Primer, Ini Rekomendasi IDI

Ketua Umum PB IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis SpOG (Netralnews/Martina Rosa)
Ketua Umum PB IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis SpOG (Netralnews/Martina Rosa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tegas menolak program Dokter Layanan Primer (DLP), karena dinilai mengakibatkan banyak masalah yang memiliki dampak pada pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sehingga, IDI meluncurkan sebuah Buku Putih IDI Menolak Program Studi DLP dan berisi beberapa rekomendasi dalam menyelesaikan polemik DLP yang digadangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Ketua Umum PB IDI Prof Dr Ilham Oetama Marsis SpOG menyampaikan usulan, agar penambahan kompetensi pada dokter umum dilakukan mealui modul terstruktur, melalui Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

Menurut IDI dengan menerapkan hal itu, akan lebih efektif pembiayaannya, karena jika pemerintah menggunakan tenaga lulusan ahli kesehatan masyarakat yang sudah tersedia lebih banyak jumlahnya mampu memperkuat fungsi promotif dan preventif serta menaikkan anggaran untuk infrastruktur Upaya Kesehatan Masyarakat.

IDI juga mengusulkan reformasi pendidikan kedokteran, melalui subsidi biaya pendidikan, penerimaan calon dokter, proses pendidikan yang membuat dokter terbiasa bekerja di pedesaan, dan lama pendidikan yang cost effective, bukan dengan memperpanjang pendidikan.

“Melalui P2KB akan lebih cepat, kontekstual dengan kebutuhan lokal dan lebih cost effective,” kata Marsis di Kantor PB IDI, Jakarta pada Jumat (21/4/2017).

Marsis juga mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan dengan bantuan dari Fakultas Kesehatan (FK) yang berakreditasi A untuk memperbaiki peringkat fakultas kedokteran lainnya yang masih berakreditasi B dan C.

Semestinya, sambung Marsis, pemerintah memberikan fasilitas agar jumlah klinik dan dokter praktik yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa bertambah, sehingga mengurangi beban Puskesmas.

“Pemerintah juga sebaiknya mencari solusi agar berbagai elemen pekerja gunakan BPJS. Pemerintah harusnya mulai fokus pada lulusan ahli kesehatan masyarakat dan meningkatkan anggaran UKM,” ujar Marsis.

IDI menyampaikan pula usulan agar pemerintah memperbaiki sarana prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah dan menaikan biaya kapitasi, sehingga kualitas pelayanan lebih baik.  Selain itu, IDI juga mengajukan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

“Program studi DLP juga tidak perlu didirikan dan universitas yang berminat mengembangkan karir dokter umum lebih baik mengembangkan program spesialis kedokteran keluarga,” kata Marsis.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?