• News

  • Kesra

Mendes: Dana Desa Jangan Dikelola Kontraktor, Harus Swakelola

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden Jokowi di Batu Merah, Ambon.
Netralnews/Vito Adhityahadi
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden Jokowi di Batu Merah, Ambon.

MAKASSAR, NNC – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2018 ini cukup fokus menjalankan Program Padat Karya Tunai, yaitu pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa.

Terkait itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, pendamping desa memiliki peran penting untuk mencapai suksesnya program tersebut.

“Saya ingatkan lagi kepada para pendamping desa untuk aktif berkomunikasi dengan para kepala desa untuk menyukseskan program padat karya tunai,” tegas Menteri Eko, Kamis (15/2/2018) di Borong Pa'la'la, Pattalassang, Sulawesi Selatan.

Pernyataan itu ia sampaikan sebab menurutnya saat ini banyak kepala desa yang masih belum mengetahui bagaimana program padat karya tunai diimplementasikan. Terlebih, masih banyak pihak-pihak yang berani menyelewengkan Dana Desa.

Maka itu, kala Eko Putro Sandjojo menjabat menteri, ia menginginkan proyek-proyek yang didanai dana desa wajib dikelola secara swakelola dan tidak dikontraktualkan lagi.

Langkah ini untuk menjamin  kemanfaatan anggaran proyek baik dalam bentuk upah, dana pembelian bahan material, hingga penyerapan tenaga kerja bisa dirasakan langsung oleh warga desa.

"Kalau dengan kontraktor, uangnya akan diterima kontraktor, mungkin pekerjanya dari orang-orang mereka, maka perputaran uang di desa tidak akan terjadi. Olah karena itu, dana desa wajib dengan swakelola," tegasnya

Hal lain yang tak kalah penting dalam menyukseskan program ini, bahwa 30 persen anggaran dana desa wajib digunakan untuk upah pekerja. Hal ini dimaksudkan agar warga desa mendapatkan kepastian pendapatan dengan program padat karya tunai.

Dengan demikian dana desa selain produktif untuk mewujudkan berbagai proyek infrastruktur dasar di desa juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa.

“Jika skema ini berjalan dengan baik maka daya beli masyarakat desa akan meningkat dengan cepat dan pasti akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di desa,” tegasnya.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?