Minggu, 24 September 2017 | 10:15 WIB

  • News

  • Megapolitan

Djarot Akan Bertemu Kapolda Bahas Syarat Garasi Sebelum STNK Terbit

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
Netralnews/Toar Sandy Purukan
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali mengingatkan warga Jakarta yang memiliki atau hendak membeli mobil, harus memiliki garasi. Aturan ini jelas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Untuk itu, Djarot akan bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis, guna membahas soal aturan tersebut. "Kami nanti akan ketemu sama Kapolda, sama Korlantas, untuk penerapan seperti ini," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Bahkan mantan Wali Kota Blitar ini akan meminta pihak Polda Metro Jaya agar syarat memiliki garasi diterapkan sebelum menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Nanti biar Dinas Perhubungan sama Korlantas untuk berkoordinasi di dalam menerbitkan STNK juga," katanya.

Selain itu, pemilik kendaraan yang mempunyai kendaraan lebih dari satu, lanjut Djarot, akan mendapatkan pajak progresif atas kepemilikan tersebut.

"Saya senang sekarang STNK itu sebagian besar itu atas nama yang bersangkutan. Karena kalau nggak, kena pajak progresif," ujar politisi PDI-P itu.

Sebelumnya, Djarot telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan pihak terkait, untuk mensosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang mana di dalamnya mengatur soal kewajiban warga memiliki garasi sebelum membeli mobil.

Berikut Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pasal 140:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro

Apa Reaksi Anda?