Rabu, 17 Januari 2018 | 00:23 WIB

  • News

  • Megapolitan

Surat Anies soal HGB, LSM FAKTA: Menteri Sofyan Kalap, Kurang Paham Etika atau Sengaja?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil
Solopos
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil

JAKARTA, NNC - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut bahwa dirinya telah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, sebelum ia mengirim surat meminta sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi dibatalkan dan ditunda oleh Kementerian ATR/BPN.

Anies juga mengatakan jika permohonan agar sertifikat pulau C, D, dan G dibatalkan, atas saran dari Menteri Sofyan. Bahkan saat surat tersebut sampai ke meja Menteri, mereka masih sempat saling berkabar.

Jika menyimak pernyataan Anies ini, menurut Ketua Umum LSM FAKTA Anhar Nasution, ada tiga hal yang menjadi catatanya. Pertama, ia menyebut Menteri Sofyan kurang memahami persoalan atas penerbitan HGB diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kedua, Pak Menteri kurang paham etika pemerintahan atau "kalap" dengan menjawab surat resmi dari sebuah instansi pemerintah dengan cara konferensi pers," kata Anhar dalam siaran persnya yang diterima NNC, Minggu (14/1/2018).

Terakhir, Anhar menduga Sofyan Djalil paham etika tersebut namun sengaja melakukan siaran pers. Jika dugaannya ini benar, ia menyebut akan berdampak politis dan kegaduhan dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disalahkan.

"Ini akan berdampak politis dan kegaduhan yang sasaran nya adalah presiden yang dikesankan tidak mampu mengatur manajemen pemerintahan. Jika alasan ini benar adanya, maka ini perlu di tindak lanjuti," tegasnya.

Hal lain menurut Anhar, bahwa terbitnya SHBG di atas HPL, tidak salah dan syah secara hukum, bahkan oleh negara memberi kewenangan kepada instansi Pemerintah yg memegang HPL tersebut untuk memanfaankan nya termasuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Namun yang perlu di perhatikan, ditambahkan Anhar, untuk terbitnya SHGB perlu ada perjanjian antara pemegang HPL dalam hal ini PEMDA DKI dengan penerima HGB.

Dalam perjanjian itu diatur antara lain hak dan kewajiban pemegang HGB, diantaranya rencana umum tata ruang (RUTR) yang mengatur fasilitas umum (Fasum), fasilitas sosial ( fasos), dan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tentunya. Selanjutnya dibuatkanlah PERDA yang mengatur dan memayungi pelaksanaan pembangunan diatas HGB tersebut.

Lebih jauh Anhar menjelaskan,  lahirnya PERDA yang mengatur pemanfaatan pulau reklamasi itu telah jatuh korban, yakni mantan anggota DPRD DKI dan pihak pengembang, dan mereka telah di vonis penjara.

"Itu artinya PERDA atas pulau reklamasi tersebut belum terbit. Kalau pun ada pastilah cacat hukum. Lebih aneh lagi kok sekarang terbit SHGB yg luas nya sama dengan luas HPL (31,2Ha) bagaimana bisa diterima akal sehat," ungkapnya.

Karenanya, Anhar berkesimpulan bahwa proses penerbitan HGB di atas HPL itu salah dan melawan hukum yakni Peraturan Mentri dalam Negeri nomor 1 tahun 77  jo PERMEN Agraria /kbpn nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Nrgara dan Hak Pengelolaan.

"Bisa dipastikan seorang pejabat pemerintah yang telah melakukan pelanggaran hukum yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan berindikasi kuat memperkaya orang lain," ucap dia.

"Sangsi hukum pidananya sangat berat, maka untuk itu Kami LSM Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA) mendesak kepada aparat penegak hukum dalam Hal ini KEJAGUNG dan KPK untuk segera bertindak tegas atas kasus ini," tutup Anhar.

Sebelumnya, Gubernur Anies mengaku sudah menemui Menteri Sofyan Djalil untuk menyampaikan keinginannya agar BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan kepada pihak ketiga atau pengembang.

Anies juga menyebut, Sofyan menyarankan dirinya untuk mengirimkan surat permohonan pembatalan sertifikat tersebut kepada BPN. "Sebelum saya kirim surat, saya sudah ketemu muka dengan Pak Sofyan. Jadi bertemu, kemudian atas anjuran Pak Kepala BPN juga, setelah ketemu, baru saya kirim surat," ujar Anies di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, komunikasi dia dengan Sofyan terus berjalan. Saat surat itu dikirimkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke BPN, Anies juga menghubungi Sofyan. "Bahkan ketika suratnya dikirim, saya telepon dulu Pak Sofyan. 'Pak Sofyan, suratnya dalam perjalanan.' Sama, Pak Sofyan setelah baca juga nelepon. Kami komunikasi terus kok,"  tandasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?