• News

  • Megapolitan

Soal Penutupan Jalan Jati Baru, Biro Hukum Mengaku Tak Tahu Ada atau Belum Izin Polisi

Biro Hukum mengaku tidak tahu penutupan Jalan Jati Baru sudah izin polisi atau belum.
Winet
Biro Hukum mengaku tidak tahu penutupan Jalan Jati Baru sudah izin polisi atau belum.

JAKARTA, NNC - Kepala sub bagian (Kasubbag) peraturan perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Rizka Okie Wibowo yang berada di bawah Biro Hukum DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta mengaku tidak tahu, apakah penutupan jalan tersebut sudah seizin pihak kepolisian atau belum.

Okie menerangkan, dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur soal kewenangan dari gubernur untuk melakukan pengaturan tentang jalan.

"Di situ kita sampaikan bahwa ada kewenangan pemda, gubernur untuk melakukan pengaturan, namun harus ada koordinasi dan izin dari kepolisian," ujar Okie di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, di dalam kajian sudah disampaikan bahwa terlebih dahulu harus ada izin dari kepolisian untuk melakukan penutupan atau pengaturan jalan dari jam 08.00-18.00. "Tapi saya tidak tahu (sudah izin atau belum-red)," ungkapnya.

Ia mengaku, hanya tahu bahwa sebelumnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menyampaikan surat izin kepada Kapolda Metro Jaya untuk izin untuk menutup jalan. "Saya tidak tahu pasti waktu itu sudah keluar izin atau belum dari kepolisian," ujar Okie..

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Karena telah menutup Jalan Jati Baru, dan jalan tersebut digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pihak Polda Metro Jaya kemudian menindaklanjuti laporan yang sudah teregistrasi dengan nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tersebut.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?