• News

  • Megapolitan

Kapan Lepas Saham di Perusahaan Bir? Sandiaga: Sekarang Lagi Dikaji

Wakil Gubernur DKI Jakarta , Sandiaga Uno
Silaturahmi
Wakil Gubernur DKI Jakarta , Sandiaga Uno

JAKARTA, NNC - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya masih mengkaji rencana pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk.

Kajian ini melibatkan Badan Pembina BUMD dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta penasihat keuangan dan investasi.

"Kajiannya sudah masuk ke tahap pendalaman. Dan kita ingin tentunya teman-teman BP (Badan Pembina) BUMD, juga di perekonomian dan keuangan, melihat dampak-dampaknya," kata Sandi di Pasar Koja, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2018).

"Dan sudah ada beauty contest, dan beberapa penasehat keuangan, penasehat strategi investasi yang sudah menyampaikan proposalnya. Jadi kami sekarang lagi kaji," ucap dia.

Selain mengkaji, Sandi menyebut,  pihaknya juga berkoordinasi dengan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan serta San Miguel dari Filipina selaku mitra Pemprov DKI.

"Tapi kami harus terus juga berkomunikasi dengan OJK, dengan BEI, juga dengan mitra kami yaitu San Miegel dari Filipina, untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan ini terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan lebih baik," ujarnya.

Diberitakan, Pemprov DKI menanam saham di PT Delta sejak tahun 1970, di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Kini saham yang dimiliki sebesar 26,25%. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

Dengan saham sebesar itu,  Produsen Anker Bir tersebut memberikan pemasukan yang tidak sedikit bagi Pemprov DKI. Pada 2017 lalu, Pemprov DKI menerima setoran dividen dari Delta Djakarta sebesar Rp 37,8 miliar. Dividen ini diambil dari laba tahun buku 2016.

Namun di kepemimpinan Anies-Sandi, Pemprov DKI berencana melepaskan saham tersebut. Hal itu sebagaimana yang dijanjikan keduanya saat masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Alasannya, mereka merasa aneh jika Pemprov  memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan warga ibukota.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?