• News

  • Megapolitan

Soal Pergub Reklamasi, Pengamat: Anies Berpotensi Digugat Masyarakat

Proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti tidak adanya analisis Amdal.
Teropong Senayan
Proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti tidak adanya analisis Amdal.

JAKARTA, NNC - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat, kebijakan Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura), menunjukkan keinginan kuat untuk menyelesaikan carut marut proyek reklamasi. 

Pasalnya, Trubus menyebut, proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB, bahkan tanpa sertifikat tanah.

Namun, lanjut Trubus, kebijakan Anies menerbitkan Pergub 58/2018 telah mengundang polemik yang kontroversial. Ia menyebut, ada beberapa hal mengindikasikan pembuatan Pergub tersebut.

"Pertama, terbitnya kebijakan Pergub itu mengindikasikan kuatnya tekanan pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan para investor pada Gubernur Anies setelah sebelumnya pemprov menyegel 932 bangunan di atas tanah reklamasi yg tidak memiliki IMB," kata Trubus kepada NNC, Jumat (15/6/2018).

Kedua, posisi Gubernur Anies dan wakilnya Sandiaga Uno yang lemah dalam memenuhi janji kampanye, terbukti pihak masyarakat nelayan sebagaimana dikemukakan Koalisi Penyelamat Teluk Jakarta beranggapan terbitnya kebijakan pergub itu sebagai kado pil pahit di bulan suci.

"Mereka mencurigai bila pemprov akan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi, sehingga tindakan penyegelan itu hanyalah lip service belaka," ucap Trubus.

"Ketiga, Gubernur Anies menyadari bila masalah proyek reklamasi terlalu seksi untuk dimainkan secara politis.
Maka Anies akhirnya mengikuti jejak gubernur sebelumnya, dimana dengan melanjutkan proyek reklamasi justru Pemprov akan memperoleh keuntungan yg besar dari aspek pajak dan restribusi," ungkapnya.

Keempat, Pemprov menyadari bila sebagian besar bangunan yang ada telah dikuasai oleh masyarakat konsumen, sehingga Pemprov tidak mau merugikan masyarakat pembeli.

Kelima, terbitnya Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

"Akibatnya kebijakan pergub itu berpotensi digugat oleh sebagian masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemprov," tutup Trubus.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?