• News

  • Megapolitan

Pemprov DKI Tetap Terapkan Kebijakan Ahok Soal Keringanan Pembayaran PBB

Pemprov DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Forum Pajak
Pemprov DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

JAKARTA, NNC - Ditengah pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI tentang kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap menerapkan Pergub No 259 tahun 2015.

Pergub No 259 tahun 2015 diharapkan menjadi upaya pemerintah daerah dalam meringankan masyarakat kurang mampu, dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat kenaikan NJOP di DKI. Demikian diungkapkan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno.

"Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan, pedesaan dan perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana dan rumah susun dengan NJOP Rp 1 miliar masih berlangsung sampai saat ini," kata Sandiaga di Balaikota, Kamis (12/7/2018).

Pergub No 259 tahun 2015 ini sebelumnya ditetapkan di masa pemerintahan Ahok-Djarot. Adapun Pergub No 259 tahun 2015 menjelaskan bahwa bagi kawasan dengan NJOP dibawah Rp 1 miliar akan dibebaskan dari pembayaran PBB.

"Jadi itu masih menjadi salah satu keringanan bagi masyarakat yang memiliki rumah dengan harga dibawah Rp 1 miliar," ujar Sandi

Dirinya kemudian mengatakan bahwa pertimbangan lain yang juga bisa meringankan beban masyarakat adalah pemberian keringanan yang bergantung pada situasional masyarakat di wilayah kenaikan NJOP tersebut.

"Dan tentunya ada juga pertimbangan lain yang dilakukan pemerintah tergantung dengan situasionalnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa beberapa daerah yang mengalami kenaikan NJOP membuat angka pembayaran PBB melejit dengan nominal yang sangat tinggi. Kawasan tersebut adalah kawasan perumahan warga yang letaknya tidak jauh dari perkotaan dan sentra ekonomi.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?