• News

  • Megapolitan

Demi Kursi Cawapres, Sandi Tinggalkan Setumpuk Janji di Ibukota

Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
NNC/Anhar Rizky Affandi
Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

JAKARTA, NNC - Sandiaga Uno telah resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, setelah ditunjuk menjadi  calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Sejak terpilih sebagai wagub dan dilantik 10 bulan yang lalu, telah banyak program yang dicanangkan Sandiaga dan pasangannya Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, dari begitu banyak program yang dijanjikan, ada yang sudah terealisasi, seperti misalnya penutupan tempat hiburan malam Alexis. Sementara program lainnya masih berjalan. 

Selain yang sudah terealisasi dan yang tengah berjalan, Trubus mengungkapkan, ada banyak program yang tidak jelas, diantaranya program legalisasi becak, program Ok Otrip, penyelesaian kasus Sumber Waras dan Tanah Cengkareng.

Kemudian program KJP Plus, program RPTRA, program pembuatan waduk Pondok Rangon, dan program reformasi birokrasi pemprov DKI seperti pergantian jabatan dari 39 jabatan baru 16 jabatan yang terlaksana, dan itupun sebagian masih bermasalah dengan KASN.

Ditambahkan Trubus, salah satu program yang paling diingat adalah Oke Oce (One Kecamatan One Center Enterpreneurship). Program diinisiasi Sandi tersebut merupakan program pembinaan keriwausahaan yang menargetkan 44 Kecamatan di Jakarta. Salah satu bentuk nyata dari program tersebut, adalah didirikannya Oke Oce Mart. 

"Jadi dapat dikatakan bahwa program andalan ini sudah terealisasi. Meskipun masih jauh dari harapan publik, karena sampai hari ini hanya Bank DKI yg mendukung program tersebut, dan itupun pemberian kredit hanya 10 juta, padahal dalam kampanyenya dimodali sampai Rp300 juta," kata Trubus kepada NNC, Senin (13/8/2018).

Kemudian, Trubus menyebut, ada program rumah DP 0 Rupiah yang hingga kini masih belum terealisasi. Pasalnya, program tersebut berbenturan dengan banyak aturan. Pemisahan Pergub pembentukan UPT dan pengaturan skema pembiayaan, dianggap mengulur waktu. 

"Anies dan Sandi telah berjanji bahwa Pergub tentang skema pembayaran selambat-lambatnya akan rampung pada awal Mei 2018, kemudian warga sudah mulai dapat memesan. Tapi rupanya, penjualan baru bisa dibuka pada kuartal ketiga 2018, yakni sekitar Agustus atau September," ungkapnya.

Janji Sandi lainnya seperti, membangun stadion bertaraf internasional seperti Old Trafford milik Manchester United untuk  markas klub sepak bola Persija Jakarta, dan ia ingin menjadikan Pasar Tanah Abang layaknya pusat perbelanjaan kelas dunia seperti Grand Bazaar di Istanbul, Turki.

Tak cukup sampai disitu, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga sempat berencana membangun trotoar modern di Jakarta ala trotoar Union Square, New York, Amerika Serikat. 

Namun, lanjut Trubus, ketika janji tersebut belum terealisasi, Sandi sudah mengundurkan diri dari jabatannya, juga meninggalkan Anies dengan berbagai program mereka. 

"Bahkan seminggu sebelum Sandi resign, gubernur telah mencoret program pembangunan Rusun di APBD-Perubahan di ujung menteng, Pulogadung, dan lainnya senilai Rp13 triliun," ujarnya.

"Padahal program rusun yg digagas Ahok tersebut sangat dibtuhkan masyarakat. Dengan alasan yg kurang bisa dimengerti publik, urgensi pencoretan itu jg tidak jelas, dan anggaran yg dicoret juga tidak diketahui dimanfaatkan untuk apa," sambungnya.

Lebih jauh Trubus membeberkan, Anis-Sandi juga telah membuat kebijakan untuk menjual saham pemprov di perusahaan bir PT Delta, tetapi prosesnya hingga kini jg belum jelas. "Ini karena kebijakannya ditentang oleh DPRD, dimana dewan beralasan penjualan tidak ada urgensinya," tuturnya.

Atas semuanya itu, Trubus menyebut, muncul banyak pertanyaan publik tentang bagaimana kelanjutan program kerja pemerintahan DKI yang telah dicanangkan dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan berjalan dan berlanjut tanpa Sandi.

"Terlebih dalam struktur kebijakan DKI posisi Sandi memiliki posisi yg sangat menentukan, yakni merupakan Salah satu organ pengendali program," ucap dia.

"Kemudian, andaikan nantinya ada Wagub baru yang menggantikan Sandi kurang memahami substansi program yang dicanangkan Sandi, apakah akan konsisten menjalankan dan melanjutkan program-program tersebut?" imbuh Trubus.

Kemudian, Trubus berpendapat, dengan hadirnya wagub yang baru, tentu tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau penambahan program, dan juga program-program yang tidak sesuai dengan selera wagub baru pasti akan dievaluasi. 

"Bahkan ada kemungkinan koordinasi dengan staff dibawahnya juga lemah. Kemungkinan akan terjadi perombakan kebijakan dengan terlantiknya paket kepemimpinan baru selepas Sandiaga hengkang. Atau kemungkinan terburuk lainnya tak akan ada perubahan apa-apa, sehingga layanan publik mengalami kemunduran," pungkasnya.

Selain itu, kata Trubus, bukan tak mungkin paket pemimpin Jakarta akan mengevaluasi semua program, baik yang sedang dan sudah berjalan, serta mungkin dapat mengubah rencana anggaran belanja daerah. 

"Tentu sejumlah pertanyaan itu tak mudah untuk dijawab, karena kondisi pemprov yang dinamis. Tetapi yang patut diperhatikan jangan sampai layanan publik dikorbankan, mengingat disinyalir banyak masyarakat yang mengeluh sulitnya mengadu ke pemprov," tutup Trubus.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?