• News

  • Megapolitan

Banggar Tolak PMD Jakpro Rp2,3 Triliun, Ini Alasannya

Ilustrasi Proyek LRT
Kriminalitas
Ilustrasi Proyek LRT

JAKARTA, NNC - Usulan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp2,3 triliun di tolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Anggaran ini diusulkan Jakpro masuk dalam APBD Perubahan 2018 untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 dan pembangunan rumah dengan DP nol persen di dua lokasi.

Penolakan dilantaran lantaran PT Jakpro belum merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang menjadi dasar hukum.

Demikian dikatakan anggota Banggar dari Fraksi NasDem, Bestari Barus saat rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, BUMD memiliki pagu anggaran modal dasar sebesar Rp 10 triliun dalam perda tersebut.

Sementara, hingga tahun 2017, PT Jakpro telah menarik modal yang melebihi pagu anggaran. 

"Yang namanya BUMD itu ada semacam perda akte pendirian, itu modal dasar dia ditetapkan 10 triliun,  maka hingga 2017 sudah 9,5 triliun, maka kalau dia menerima PMD lagi maksimal cuma bisa 500 miliar,  kalau melehihi itu dia bermaslah hukum," kata Bestari, Rabu (19/9/2018).

Namun dalam pembahasan APBD Perubahan 2018, PT. Jakpro kembali menganggarkan Rp 2,3  triliun. Menurut Bestari usulan ini telah lebih Rp 1,7 triliun. Sehingga sejumlah anggota Banggar menolak untuk disetujui PMPD ini. 

"Makanya ini Rp 2,3 triliun ini tidak bisa dicairkan, makanya untuk perubahan saya ini bertajam enggak bisa karena sudah lebihi pagu," ujarnya.

Bestari memaparkan jika ingin mendapatkan PMPD, PT Jakpro harus segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengaturan soal PMD untuk Jakpro yang hanya sebesar Rp10 triliun. 

Kendati begitu, Bestari yang juga anggota Badan Pembutan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengaku tidak berani membahas perda tersebut lantaran waktunya yang terlalu mepet. 

"Nah saya gak berani bahas perda  waktunya cuma dua tiga hari, naskah akademiknya belum, nanti lo bilang, wah ada apa-apa nih," tegas Besatari.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?