• News

  • Megapolitan

Perubahan APBD, DPRD: Itu Urusan Pemda, Bukan Urusan Kami!

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik
Istimewa
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik

JAKARTA, NNC - Pengesahan APBD Perubahan 2018 terancam molor dari batas waktu yang ditentukan, yakni pada 28 September 2018. Pasalnya pasca pembahasan, hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum juga menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik mengaku belum mengetahui pasti alasan Pemprov DKI belum menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada KUPA-PPAS. Ia menyatakan keterlambatan pengesahan APBD Perubahan bukan urusan legislatif, melainkan eksekutif.

"Tidak jadi sidang paripurna karena belum ada MoU. Kan kami sudah ketuk palu, kalau dia enggak mau tanda tangan kan urusan Pemda DKI. Bukan urusan kami," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (25/9/2018).

Meski demikian, Taufik mengakui, ada pembahasan yang alot soal pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD seperti PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebesar Rp 2,3 triliun, PAM Jaya Rp 1,2 triliun, dan Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar.

"Alasan penolakan PMD untuk tiga BUMD tersebut karena ada aturan yang belum jelas. Untuk PMD PAM, diketahui saat ini masih ada perjanjian dengan dua operator swasta, yaitu Aetra dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)," ujarnya.

Selain itu, Sekda DKI Saefullah juga mengakui belum ada kesepakatan pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan DPRD DKI Jakarta. Ia juga tidak mengetahui pasti alasan penolakan Anies Baswedan terhadap APBD Perubahan 2018.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya

Apa Reaksi Anda?