• News

  • Megapolitan

Penolakan ‘Tukang‘ Becak oleh DPRD, Gubernur Anies: Mereka Ingin Anaknya Bisa Sekolah

Becak kembali beredar di Jakarta.
Kota Kita
Becak kembali beredar di Jakarta.

JAKARTA, NNC - Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melegalkan becak melalui revisi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum (Tibum), tampaknya bakal terganjal oleh penolakan oleh DPRD DKI.

Meski demikian, Anies tetap berupaya pengoperasian becak di ibukota dapat terlaksana dengan merevisi Perda tersebut. Sehingga masyarakat di perkampungan dapat menaikkan taraf dan kualitas hidup mereka sebagai pengayuh becak.

"Kita ingin yang besar tumbuh, tapi jangan menggilas yang kecil, jangan menyingkirkan yang kecil, karena mereka juga pengin anaknya tumbuh besar dan bisa sekolah," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/10/2018).

Terkait kekuatiran DPRD akan timbulnya gangguan ketertiban umum, Anies menegaskan becak tidak akan beroperasi atau mengaspal di jalan-jalan utama di ibukota.

"Jangan bayangkan becak kembali ke Jalan Thamrin, itu orang yang hidupnya tahun 70-80an," ujarnya.

Becak-becak yang beroperasi tersebut, dikatakan Anies, tidak mungkin mengangkut penumpang hingga ke jalan-jalan utama. Melainkan diperkampungan.

"Ibu-ibu rumah tangga turun dari angkut bawa belanjaan dan bahan makanan untuk masuk kampung pakainya becak, itu kenyataan di lapangan," ungkap Anies.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menilai upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melegalkan kembali becak dalam memenuhi janji kampanye, tak akan terealisasi.

Menurutnya, rencana itu dianggap tidak sesuai dengan perkembangan Jakarta menjadi kota megapolitan.

Untuk itu, ia pun menegaskan tidak akan menyetujui legalisasi becak melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang diajukan Pemprov DKI.
Revisi Perda 8/2007 itu telah masuk Program Legislatif Daerah (Prolegda) sebagai salah satu yang akan direvisi tahun ini. Namun, draf revisi beserta kajiannya baru diajukan Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, dalam Perda Tibum, pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap orang atau badan dilarang; melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya; mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya; mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk pola angkutan umum yang ditetapkan.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?