• News

  • Megapolitan

Meski Mendapat Protes Gubernur Anies tetap Bongkar Reklame yang Melanggar

Ilustrasi papan reklame
istimewa
Ilustrasi papan reklame

JAKARTA, NNC - Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan penindakan terhadap reklame yang dinyatakan melanggar, masa izin telah habis atau tidak membayar pajak. Meski ada puluhan pengusaha reklame yang protes terhadap penindakan aparat Pemprov DKI Jakarta.

"Ya penindakan terhadap (reklame) yang melanggar perlu ditegakkan. Kalau tidak begitu akan menjadi perseden buruk bagi pengusaha reklame yang tidak melanggar," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jumat (9/11/2018).

Ditanya tentang permintaan pengusaha reklame yang menginginkan adanya penundaan penertiban hingga selesai Pilpres mendatang, Anies menegaskan jika hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan.

"Nggak ada itu yang namanya dispensasi. Lagian kenapa harus Pilpres ?" tegasnya.

"Begini, kalau saya membiarkan dan memberikan dispensasi bagaimana dengan pengusaha (reklame) yang benar ? Mereka pasti akan berpikir, salah aja diberikan dispensasi. Mereka pasti akan ikut-ikutan melanggar," sambung Anies.

Dijelaskan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, bahwa penertiban reklame yang melanggar, sebagai tindak lanjut penegakan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Reklame.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memberi peringatan kepada pemilik reklame untuk segera menurunkan bangunan reklame yang terbukti melanggar. Jika tidak diturunkan, pemprov tidak akan memberi izin pemasangan reklame di Jakarta.

Sedikitnya ada 60 papan reklame yang dinyatakan melanggar dan terancam disegel. Sebagian besar tidak memenuhi ketentuan mendirikan papan reklame.

"Mulai hari ini kita tertibkan dan penertiban dimulai dengan pemasangan segel di Jalan Rasuna Said, ada 60 ya nanti akan diberikan segel," kata Anies beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan peringatan kepada para pemilik reklame untuk menurunkan bangunan-bangunan reklamenya. Namun bila tidak diindahkan, dirinya mengancam akan memberikan sanksi berupa pemberhentian izin pemasangan reklame.

"Sekarang sedang ditetapkan kemungkinan 6 bulan sampai 1 tahun, mereka tidak bisa memasang reklame di DKI Jakarta. Kenapa? Karena ini pelanggaran dan kita ingin menertibkan semuanya," tegas Anies.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?