• News

  • Megapolitan

Libatkan Masyarakat, DKI Bakal Terbitkan Pergub Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Indo Warta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, NNC - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melibatkan masyarakat dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Bukan tanpa alasan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dilakukan lantaran masyarakat sendirilah yang mengerti akan pembangunan diwilayahnya.

Demikian diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Untuk memperkuat rencana itu, Anies pun akan segera diterbitkan sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur besaran dana yang diberikan.

"Ya, itu yang nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah, di situlah kemudian kenapa diperlukan nanti akan ada Pergub yang mengatur detailnya," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). 

Dirinya mengatakan, dana yang digelontorkan kepada masyarakat dalam pembangunan di kampung akan dialokasikan lebih besar. Sebab, yang mengetahui kebutuhan di sana adalah masyarakat.

“Target kita malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Disinggung besaran dana yang diberikan, Anies masih belum ingin menjelaskannya. Kata dia, tak sepenuhnya diberi kewenangan dalam hal penggunaan anggaran, melainkan tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah. 

"Pelaksana itu mereka menjalankan kewajiban untuk memenuhi target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sekarang ada unsur organisasi kemasyarakatan,” tuturnya.

Masyarakat tetap harus standar pelayanan minimum (SPM) pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tak bisa melakukan pembangunan yang asal-asalan. 

"Dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender. Kalau ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

Pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk pembangunan di wilayahnya rencananya direalisasikan mulai tahun ini. Pemberian dana tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?