• News

  • Megapolitan

Sambut Baik Program Swakelola, DPRD Ingatkan Anies soal Pengelolaan Anggaran

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik
NNC/Wahyu Praditya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik

JAKARTA, NNC - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyampaikan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan rencana yang bagus.

Meski demikian pengelolaan anggaran tidak boleh diserahkan langsung kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, ormas bukanlah pengguna anggaran.

Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak bisa langsung mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada ormas untuk melakukan pembangunan di kampungnya.

"Yang jelas mesti dipahami bahwa ormas itu bukan pengguna anggaran," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Ditegaskannya, anggaran pembangunan itu tetap harus dikelola satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD) Pemprov DKI.

"Jadi, pelibatan (masyarakat) bagus, tetapi tetap sebagai pelaksananya harus pengguna anggaran (SKPD/UKPD)," ujar Taufik.

Dirinya pun mencontohkan, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) akan melakukan pembangunan di suatu wilayah. Dengan sistem swakelola, Sudin SDA mengelola anggaran untuk mengerjakan pembangunan itu. Namun, dalam eksekusinya, Sudin SDA melibatkan warga setempat untuk membangun infrastruktur itu.

"Katakanlah swakelola oleh Sudin Tata Air, kan pengguna anggarannya dia, tapi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat, boleh. Dalam bayangan saya, enggak mungkin uangnya langsung blek (diserahkan kepada ormas)," tuturnya.

Menurut Taufik, dengan sistem swakelola itu, masyarakat yang dilibatkan tidak memerlukan kemampuan teknis khusus. Sebab, penanggung jawab proyek itu tetap SKPD/UKPD terkait.

Taufik meminta Anies menyusun peraturan gubernur (pergub) soal sistem swakelola itu dengan benar.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?