• News

  • Megapolitan

Tolak Pelepasan Saham Bir, Ketua DPRD Diminta Bongkar Dokumen Masa Lalu

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad
IDNews
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Getol mempertahankan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan fraksi-fraksi yang memilih mempertahankan saham perusahaan Angker Bir diminta membongkar dokumen atau risalah yang tersimpan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, pada November 2005, saat ibukota dipimpin Gubernur Sutiyoso, Komisi B DPRD DKI Jakarta sudah menyetujui usulan bahwa saham bir milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk dijual demi kepentingan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad. Menurutnya, nilai saham bir saat itu sebesar Rp 200 miliar rupiah.

"Nilai saham bir 14 tahun lalu sebesar Rp 200 miliar," kata Syaiful Jihad melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/3/2019).

Menurut Syaiful, saat itu Komisi B DPRD DKI bukan cuma menggodok pelepasan saham bir, namun juga saham-saham minoritas di BUMD lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, Pemprov DKI diwakili oleh Badan Penanaman Modal dan Pendayaan Kekayaan Usaha Daerah (BPMPKUD) DKI (sekarang bernama Badan Pembina BUMD).

"Saat itu usulan penjualan saham bir disetujui, karena bisnis tidak cocok dengan Pemprov DKI. Saham minoritas dijual pada nilai yang memadai. Hal ini perlu dilihat lagi di arsip risalah rapat," ujar Syaiful.

Syaiful menilai, dijualnya saham bir, Pemprov DKI akan memperoleh keuntungan tunai yang signifikan dan tetap memperoleh keuntungan dari retribusi.

Namun entah kenapa, persetujuan pelepasan saham bir itu tidak berlanjut. Sampai akhirnya di awal tahun ini ramai lagi soal kontroversi penjualan saham bir.

"Artinya janji kampanye Anies-Sandi untuk melepas saham perusahaan minuman beralkohol itu merupakan penguatan bahwa saham minoritas PT Delta Djakarta, yang saat ini diperkirakan bernilai sekitar Rp 1,2 triliun memang harus dijual," pungkas Syaiful.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak saham bir di PT Delta Djakarta yang digelar sejumlah ormas Islam berujung pada larangan pemilihan sejumlah partai dan calon legislatif dalam Pilpres 2019.

Seperti diketahui, PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak tahun 1970. Saat ini, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen.

Diketahui, sebelum saham bir memanas di tengah publik, senyatanya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah kembali berkirim surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi agar politisi Kebon Sirih menyetujui saham bir di PT Delta Djakarta Tbk.

Surat Anies tersebut beredar di kalangan awak media Balai DKI Jakarta pada Minggu (10/3/2019).

Surat permohonan kedua terkait penjualan saham bir tersebut dikirim Anies ke Prasetio pada 31 Januari 2019. Isinya menanyakan kelanjutan surat permintaan pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk.

Anies mengingatkan agar DPRD memberikan persetujuan atas rencana penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta Tbk.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?