Kamis, 23 November 2017 | 08:39 WIB

  • News

  • Nasional

Deputi Pencegahan KPK: Calon Kepala Daerah Harus Bebas dari Mahar Politik

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) dan Peneliti senior LIPI, Prof. Syamsudin Haris.
Netralnews/Dominikus Lewuk
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) dan Peneliti senior LIPI, Prof. Syamsudin Haris.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Pahala Nainggolan mengatakan, lembaganya menawarkan kerja sama sistem integritas untuk partai politik. Hal tersebut agar calon kepala daerah yang maju dalam pilkada bebas dari tuntutan mahar politik. Mahar itu tersebut terkait jumlah kursi sebagai syarat bagi para calon pilkada yang ingin maju namun kuota kursinya tidak cukup sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Pilkada yang berlaku. 

"Jadi, kedatangan kami ke Partai-partai politik itu bukan untuk sekedar diskusi saja, tapi untuk menawarkan kerja sama kepada partai politik di Indonesia agar supaya mulai membangun sistem integritas di partainya," kata Pahala Nainggolan dalam diskusi dengan para petinggi dan jajaran pengurus DPP Partai NasDem, Jl. RP Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Bidang Pendidikan Politik Kebudayaan Nining Indra Saleh menegaskan, komitmen partainya terkait politik tanpa mahar. Dia juga menyebut sejak awal ada pembangunan karakter antikorupsi pada kader-kader NasDem. 

"Implementasi antikorupsi kita lakukan, salah satunya dana daerah. Kemudian untuk pilkada kita tetap konsisten politik tanpa mahar," jelas Kakak Nining, demikian sapaan yang sedang dibudayakan oleh Partai NasDem dalam hal menyapa sesama kadernya dengan kata “kakak”. 

Menanggapi tersebut, Pahala menyebut pada Pilkada Serentak 2015 KPK melakukan survei terkait politik mahar itu. Menurutnya, politik mahar itu harus dihilangkan. Karena selain menjadi beban bagi calon kepala daerah atau legislatif, juga bisa menjadi budaya korupsi yang muncul setelah itu. 

"Saya tertarik yang bebas mahar itu. Waktu Pilkada Serentak 2015 itu secara khusus kami melakukan survei dengan menghubungi calon-calon yang kalah. Waktu kita sebutkan ada harta Rp 300 juta dan maju jadi bupati dan biaya yang mahal, itu biaya saksi bukan kampanye," ujarnya.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?