Kamis, 23 November 2017 | 08:42 WIB

  • News

  • Lingkungan

Ini Pentingnya Ratifikasi Konvensi Minamata Mengenai Merkuri

Banyak merkuri yang dilepaskan ke alam dari pertambangan emas skala kecil.
Alat Berat
Banyak merkuri yang dilepaskan ke alam dari pertambangan emas skala kecil.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Merkuri atau air raksa adalah unsur kimia berupa logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat racun, bio-akumulasi dan dapat berpindah antar wilayah negara. Demikian dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (13/9/2017).

Konvensi Minamata, lahir dari peristiwa Minamata di Jepang tahun 1950, yang mengakibatkan ratusan ribu penduduk terkena gangguan kesehatan, yang dikenal dengan Penyakit Minamata atau Sindrom Minamata, setelah limbah merkuri perusahaan pupuk Chisso Chemical Corporation mencemari teluk Minamata.

Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggap pentingnya meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri ini bagi Indonesia, melalui dasar hukum RUU Ratifikasi Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang telah disetuji oleh sidang paripurna DPR, Rabu (13/9/2017).

Pemerintah berharap, dapat menghapus secara bertahap hingga tahun 2020 penggunaan merkuri pada baterai, termometer, dan penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas dalam skala kecil.

Data internasional tahun 2010, tercatat emisi merkuri yang bersifat meracuni manusia sebanyak 37% bersumber dari penambangan emas skala kecil, 24% bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, 18 % berasal dari produk-produk metal, sisanya antara 5-9 persen berasal dari proses industri semen, insinerasi, dan lainnya.

Di Indonesia, merkuri sebagian besar digunakan pada pertambangan emas skala kecil, yang diidentifikasi pada sejumlah 850 kawasan yang memiliki titik panas yang cukup tinggi yang tersebar di 197 kota/kabupaten di 32 provinsi, dengan jumlah penambang lebih dari 250 ribu orang.

Dalam tanggapannya, Menteri LHK menyatakan, peratifikasian Konvensi Minamata ini menjadi dasar hukum bagi peraturan perundangan dan kebijakan lingkungan hidup, sekaligus mendorong sektor industri untuk tidak menggunakan merkuri sebagai bahan baku industri, mendorong sektor kesehatan untuk tidak lagi menggunakan merkuri.

Ini juga menjadi dasar bagi KLHK untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan pengelolaan limbah merkuri, sehingga dapat mengurangi risiko terkontaminasinya tanah, air, dan udara dari merkuri, hingga meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian, dan pengembangan.

"Substansi Konvensi Minamata mencakup muatan pokok yang meliputi berbagai pengaturan dalam hal, diantaranya: sumber pasokan dan perdagangan merkuri, pasal 4 (empat) UU ini menuliskan juga pembatasan produksi pada impor dan ekspor produk mengandung merkuri, dan masih banyak lagi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Namun, sebuah pekerjaan rumah besar KLHK juga dicantumkan dalam pasal 12 UU ini, dimana KLHK perlu mengidentifikasi lokasi pencemaran merkuri, sambil mengurangi dampak pencemaran baik yang terjadi di lahan, air, dan udara.

Melalui ratifikasi ini, Indonesia memiliki hak memberikan suara baik ditingkat regional maupun internasional. Pemberlakuan konvensi ini akan dimulai 90 hari setelah persetujuan dari negara ke-50 yang menyepakati konvensi ini.

Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?