Selasa, 21 November 2017 | 07:41 WIB

  • News

  • Hukum

Agus Rahardjo: KPK Miliki Kewenangan Ajukan Surat Pencekalan Novanto ke Imigrasi

Ketua KPK Agus Rahardjo.
Istimewa
Ketua KPK Agus Rahardjo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk mengajukan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sehingga menurut Agus tak ada yang salah dalam pencegahan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

"Dan itu pencekalannya tidak terkait dengan beliau yg dibatalkan oleh praperadilan tapi pencekalannya terkait dengan beliau yang menjadi saksi. Jadi kalau diperpanjang kan wajar aja, kalau habis diperpanjang," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK, Rabu (15/11/2017).

Dalam perkara korupsi e-KTP, KPK melakukan pencegahan terhadap Novanto sebagai saksi. Ketika itu masa berlakunya hampir habis sehingga diperpanjang. Hal itu dilakukan KPK sebelum menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

Terkait pernyataa Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut apabila ahli menyatakan tak ada unsur pidana pada kasus surat palsu, maka perkara itu dihentikan, Agus pun menyambut baik.

"Ya rasanya memang tidak ada unsur pidananya," ujar Agus.

Surat permintaan cegah itu ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut Agus, hal itu tak masalah asalkan seluruh pimpinan KPK menyetujuinya.

"Waktu itu kalau tidak salah ada 2 orang (pimpinan KPK) yang di luar kota dan yang di Jakarta memberikan persetujuan. Jadi tanda tangan Pak Saut itu bukan surat palsu," sebut Agus.

Sebelumnya Tito mengatakan penyidik sedang meminta keterangan para ahli terkait kasus surat palsu Pimpinan KPK. Tito ingin penyidik segera menentukan ada-tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

Tito menjelaskan, dalam KUHAP, polisi bisa menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanpa penetapan tersangka. Penyidikan dapat dihentikan di tengah jalan.

Agus dan Saut dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

Soal penyidikan kasus dugaan surat palsu, KPK menegaskan surat pencegahan Novanto sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?