Selasa, 21 November 2017 | 07:38 WIB

  • News

  • Hukum

Selalu Lolos dari Jeratan Hukum, Benarkah Setnov Punya ‘Ilmu Sakti‘? 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua DPR Setya Novanto.
Netralnews/Dominikus Lewuk
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua DPR Setya Novanto.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pernah mengatakan, pimpinannya, Setya Novanto atau Setnov sudah mengerti "cara hidup". Ungkapan ini memang tidak ada kaitannya dengan cara Setnov menangkis sejumlah tuduhan kasus hukum yang selama ini dihadapinya, bahkan selalu 'lolos' dengan menggunakan senjata ampuh yakni 'praperadilan' di Pengadilan. 

Nah, kelihaian Setnov yang kadang membuat pihak penegak hukum kelimpungan dalam menjeratnya, sehingga muncul ungkapan bahwa Setnov "Punya Ilmu Sakti" sehingga selalu luput di meja praperadilan. 

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dianggap memiliki ilmu sakti sehingga selalu bisa lolos dari setiap kasus yang menghadang. Anggapan itu bukanlah isapan jempol karena dari kasus Casssie Bank Bali pada 2001, beras impor dari Vietnam, papa minta saham, sampai kasus dugaan korupsi e-KTP yang membelitnya dia selalu bisa keluar dari kesulitan. Maka, wajar, Setya Novanto 'tidak perlu dibela'.

"Siapa yang mau bela Novanto silakan saja. Itu orang sakti juga kok. silakan saja. Enggak perlu dibela orang itu, orang itu sudah tahu cara hidup kok," kata Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi terkait Angket KPKdi komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11/2017) kemarin. 

Fahri Hamzah pun berdalih, kalau pernyataannya itu bukan dimaksukan untuk membela Setya Novanto. Soalnya, Fahri juga menyadari jika dia belum tentu sesakti Setnov. 

"Kok kita bela-bela, saya bela diri sendiri saja belum tentu selamat. Ini Pak Setnov (Setya Novanto-red), jangan begitu dong. Saya punya dignity pak. Saya enggak mau, saya bisa ngomong gini karena saya enggak mau dibeli orang pak," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan seputar peran DPR menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan kebijakan yang berujung pada kerugian uang negara. 

Seperti diketahui, Setnov tersandung kasus pertama kali dan berhasil lolos adalah pada saat terlibat dalam perkara Cassie Bank Bali pada 2001. Politikus senior Partai Politik tertua di negeri ini, Golongan Karya (Golkar) diduga terkait dengan masalah hak tagih piutang Bank Bali yang menyebabkan kerugian negara yang hampir mencapai Rp 1 triliun dari total tagihan sebesar Rp 3 triliun. Tetapi kasus ini berhenti, bersamaan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003 silam itu. 

Lepas dari kasus itu, Setnov kembali dijerat dalam perkara penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton pada 2010. Lagi-lagi dia berhasil lolos dan tidak menjadi tersangka dalam kasus beras impor dari Vietnam itu.

Pada tahun 2006, saat Limbah Beracun di Pulau Galang, Kepulauan Riau mencuat. Setnov lagi-lagi disebut-sebut sebagai pemilik PT Asia Pasific Eco Lestari (APEL) yang diduga telah menyelundupkan lebih dari 1.000 ton limbah beracun mendarat di Pulau Galang. Usut punya usut, limbah tersebut disamarkan menjadi pupuk organik, meski mengandung tiga zat radioaktif berbahaya, yakni Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228. Nah, kasus ini pun Setnov bahkan tidak pernah disentuh pihak penegak hukum--maka loloslah dia. 

Ibarat kuburan, tanah masih basah, Setnov kembali kesandung kasus tahun 2012. Mantan sopir dan pedagan BBM eceran dan Beras di kota pahlawan, Surabaya itu,  kembali disebut oleh mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin terlibat dalam korupsi pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012. Anggota dewan asal daerah pemilihan NTT 2 itu kembali dituduh ikut mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan APBN. Di kasus ini , Setnov hanya diperiksa sebanyak dua kali, lalu berakhit tanpa ada putusan hukum. 

Pada 2015, Setnov juga tersandung masalah etik karena hadir dalam kampanye capres AS Donald Trump. Saat ini Setnov sudah menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dia disebut melakukan pelanggaran etik karena dianggap memberikan dukungan politik pada Trump, apalagi statusnya sebagai Ketua DPR RI. Dirinyapun lolos setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR hanya memberikan teguran.

Masih di tahun yang sama (2015), mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI itu juga terjerat kasus dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Pria yang selalu beruntung dalam kasus hukum itu diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kasus ini terkenal dengan sebutan "Papa Minta Saham". MKD tak menjatuhkan sanksi kepada Setya Novanto

Terakhir, kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  Pada Senin, (17/7/2017) Setya Novanto resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan yang dinamakan kasus korupsi e-KTP. 

Merasa dirinya dipojokan bahkan bakal dipenjarakan, Setya Novanto tak ingin duduk diam apalagi 'pasrah'. Dia pun memberikan perlawanan kepada KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan pada Senin (4/9/2017) yang lalu. 

Setya Novanto Novanto kembali lolos dari jerat hukum. Pada Jumat (29/9/2017). Ibarat sebuah pertandingan sepak bola, melalului wasit alias Hakim tunggal Cepi Iskandar meniup pluit berakhirnya pertandingan yang diakhiri dengan ketok palu yang memenangkan gugatan praperadilan. Dengan putusan itu, gugurlah status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. 

Setya Novanto yang saat itu masih berbaring lemah di sebuah rumah sakit di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur seakan mendapat mukjizat. Penyakitnya langsung sembuh, dan oleh pihak medis, Ketua DPR itu diijinkan untuk pulang ke rumah. 

Namun, sepertinya KPK tak kehilangan akal. Lembaga Antirasuah itu kembali mengotak-atik, mencari cela untuk kembali mentersangkakan Ketua DPP Partai Golkar itu.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (SPDP) pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI."

Jumat Kramat, tepat pada Hari Pahlawan Nasional 10 November 2017, KPK secara resmi mengumumkan status tersangka atas nama Anggota DPR RI SN yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. 

KPK menduga Novanto melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengusaha Andi Narogong dan dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun. 

Semoga ungkapan Ilmu Kesaktian yang disebut-sebut itu tidak terjadi pada Setya Novanto, sehingga proses hukum yang sangat menyita waktu dan menguras tenaga, waktu, dan pikiran pihak terkait secepatnya berakhir dan pak Setya Novanto maupun pihak penegak hukum kembali menjalankan aktivitasnya secara normal, mengingat dua tahun ke depan semua masyarakat Indonesia memasuki pemilihan pemimpin daerah maupun Kepala Negara di Pilpres 2019.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?