Rabu, 17 Januari 2018 | 00:31 WIB

  • News

  • Politik

Pengamat Ini Sebut, Mahar Politik Lahirkan "Bandit Demokrasi", Ini Penjelasannya

 Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo
Istimewa
Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo

JAKARTA, NNC  - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilai fenomena mahar politik dapat merusak sistem demokrasi. Menurutnya, mahar politik mendorong orang menjadi bandit demokrasi. Korupsi dan miskinnya etika publik di negeri ini telah merusak tatanan demokrasi. Pasar gelap kekuasaan, mengakibatkan adanya beban mengembalikan modal.

“Kepemimpinan tidak diukur dari kapasitas, integritas dan dedikasi tapi uang,” tegas Benny dalam keterangan diterima redaksi NNC, Minggu (14/1/2018).

Menurut Analis Hukum Tata Negara ini, bahwa,  partai politik pada akhirnya jauh keluar dari tugas dan fungsinya yang luhur. Partai hanya menjadi event organizer perhelatan pemilu, bukan sebaliknya.

Dipaparkan,  pada akhirnya partai hanya menjadi panitia pemenangan. “Partai hanya menjadi perkumpulan para makelar pemilu. Lalu menjadi makelar proyek, jika sang jagoannya menang menjadi kepala daerah,” ujarnya prihatin.

Benny kembali menegaskan,  kuatnya restu petinggi partai dalam mengusulkan calon kepala daerah semakin menegaskan ada yang keliru dalam proses demokrasi di partai.

“Proses pengambilan keputusan di dalam partai cenderung didominasi sekelompok elite yang merasa memiliki partai,” urai Benny.

Masih menurutnya, fenomena ini menjadi mengemuka setelah adanya pengakuan La Nyalla Mattalitti karena tak diberi rekomendasi oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk maju ke Pilkada Jawa Timur. La Nyalla diduga tak mendapat rekomendasi karena tak mampu membayar sejumlah uang.

Dosen  Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini mendesak KPU, Bawaslu dan Satgas Anti-Politik Uang Polri untuk segera bergerak melakukan penyelidikan terhadap pengakuan La Nyalla Mattalitti ini.

Ia mengatakan, Bawaslu memiliki Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Polri memiliki Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Kapolri dengan spirit melahirkan kepala daerah bersih.

“KPU memiliki tugas mulia menjaga pemilu yang luber dan jurdil. Fenomena mahar politik sungguh mencederai nilai-nilai demokrasi. Jadi tidak boleh diamini,” kata dia.

Untuk itu, Benny mendorong penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu beserta Satgas Anti-Politik Uang Polri dapat langsung melakukan penyelidikan.

“Tidak usah menunggu laporan, karena pengakuan La Nyalla Matalitti tersebut dapat dijadikan temuan. La Nyalla Mattalitti dapat dipanggil secara formal untuk dimintai klarifikasi."

Dengan demikian sehingga , fenomena mahar politik yang menjadi polemik keras di media selama seminggu ini dapat diurai secara jernih dan terang benderang,imbuh  pungkas Advokat spesialisasi Konstitusi ini.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?