• News

  • Hukum

Dugaan Korupsi Dana Desa, 5 Orang Ditahan Kejari Purwokerto

Ilustrasi Dana Desa
Elshinta
Ilustrasi Dana Desa

JAKARTA, NNC - Dua desa di Kabupaten Banyumas diduga korupsi dana desa, diantaranya adalah  Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen dan Desa Tipar, Kecamatan Rawalo. Diketahui, dugaan sementara kerugian keuangan negara mencapai Rp 428 juta.

Di Krajan, dugaan korupsi kerugian sejumlah Rp 92.223.094 dan di Tipar, dugaan kerrugian Rp 335.911.249.

Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto menahan lima orang dan ditahan, yaitu Kepala Desa Tipar, Sirun; Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Tipar, Siti Nurfaedah; Kepala Desa Krajan, Muklis; Kasi Kesra dan Pembangunan Desa Krajan, Nurcholis; dan Sekretaris Desa Krajan Muhdin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto, Rina Virawati mengungkapkan berkas kasus para terdakwa tersebut sudah lengkap dan dinyatakan sehat oleh tim medis. Dikemukakan satelitpos, Rabu (14/3/2018), 4 tersangka ditahan di LP Purwokerto dan satu tersangka yang perempuan ditahan di LP Banyumas.

Selama pemeriksaan, keluarga para tersangka menunggu di Kejari dari pukul 10.00 sampai 14.40 WIB.

“Hari ini adalah penyerahan tahap II perkara tindak pidana korupsi dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum karena berkas sudah P-21,” kata Kajari Rina Virawati di kantornya.

Modus operandi yang digunakan para pelaku yakni menyelewengkan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana itu adalah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan fisik dan operasional jalanannya pemerintahan Desa Tipar.

Sejak tahun 2014-2016 penyelewengan dana dilakukan dan merugikan keuangan negara mencapai Rp 335.911.249.

“Hasil tersebut sesuai dengan hitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Banyumas no. 700/92/KHS/XI/2017 tanggal 28 November 2017,” ujarnya.

Sementara, untuk Desa Krajan, modus operandi yang dilakukan oleh ketiga orang tersangka terkait pembangunan fisik.

Atas perbuatannya para tersangka terancam dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelimanya diancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

“Untuk penahanan para tersangka dalam tahap penuntutan akan dilakukan selama 20 hari sejak 13 Maret hingga 1 April,” kata dia.

Kajari berharap kasus ini menjadi kasus terakhir di Kabupaten Banyumas, sehingga tidak ada lagi kasus penyelewengan dana desa. Bahkan pihaknya bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas bersama-sama memberikan pelatihan kepada pemerintah desa agar tidak salah dalam penggunaan APBDes.

Diketahui, pasal 2 ayat 1 tersebut berbunyi, ‘Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran’.

Aksi ketiga tersangka membuat negara mengalami kerugian yang mencapai Rp 92.223.094,62. Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan laporan dari pemeriksaan investigatif dari BPK RI No 42/LHP/XXI/11/2017 tanggal 30 November 2017.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?