• News

  • Hukum

KPK Terbitkan Sprindik Buat Calon Kepala Daerah

Suasana Gedung KPK
NNC/Anhar Rizki Affandi
Suasana Gedung KPK

JAKARTA, NNC - Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan satu surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap calon kepala daerah.

Hal tersebut dikatakan salah seorang pejabat internal KPK. Meski demikian dirinya belum dapat merinci mengenai perkara tersebut.

" Sprindik itu dikeluarkan setelah kelima pimpinan KPK menggelar gelar perkara dan sepakat meningkatkan status salah satu calon gubernur itu ke tahap penyidikan," kata pejabat tersebut, Rabu (14/03/2018).

Ketua KPK, Agus Rahardjo, sebelumnya mengungkapkan telah meneken satu surat perintah penyidikan kepada satu kepala daerah yang kebetulan mencalonkan diri lagi pada pilkada 2018.

"Satu tadi malam sudah saya tanda tangani," kata Agus kepada awak media di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Agus menjelaskan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan walau saat yang tersangkut kasus hukum itu maju sebagai peserta pilkada serentak 2018.

Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat perppu yang memberikan jalan supaya partai politik mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Agus, perppu perlu diterbitkan oleh pemerintah. Sebab, dengan regulasi saat ini, calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah meski statusnya tersangka kasus korupsi.

Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, maka rakyatlah yang diuntungkan. "Sehingga rakyat juga bisa dapat calon yang terbaik," ujarnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Lince Eppang

Apa Reaksi Anda?