• News

  • Hukum

BPK Berhak Audit Dana Pensiun Pertamina, Ini Alasannya

Jaksa Agung M Prasetyo
istimewa
Jaksa Agung M Prasetyo

JAKARTA, NNC - Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit dana pensiun PT Pertamina. Karena tugas BPK adalah melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan negara

"BPK itu kan lembaga tinggi negara yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Prasetyo di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/7 2018).

Untuk itu Prasetyo mengaku siap menghadapi gugatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis, sekaligus mempersilakan Helmi melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Ya silakan saja dicoba. Kita lihat nanti siapa yang benar dan siapa yang salah," tegasnya.


Sebelumnya Helmi Kamal menggugat kewenangan BPK dalam proses audit dana pensiun PT Pertamina. Audit BPK itu lantas ditindaklanjuti Kejaksaan karena ditemukan adanya penyimpangan.

Melalui kuasa hukumnya, Helmi mengajukan permohonan uji materi Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU Nomor. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun ke Mahkamah Konstitusi.

Reporter : Sesmawati
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?