• News

  • Hukum

Kejagung Ancam Lelang Aset Milik Thamrin Tanjung

Jaksa Agung M Prasetyo
Alenia
Jaksa Agung M Prasetyo

 JAKARTA, NNC - Jaksa Agung HM Prasetyo, berharap dan meminta terpidana kasus pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Thamrin Tanjung kooperatif membayar uang pengganti dan denda kasus korupsi tersebut.

Seharusnya Thamrin membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar dan denda Rp25 juta subsideir 6 bulan penjara sehingga Kejaksaan Agung tidak perlu lagi menyita semua aset miliknya.

"Kita berharap dia kooperatif untuk membayar uang pengganti dan dendanya juga. Kalau tidak mau, kita akan menelusuri harta kekayaannya dan melelang semua asetnya untuk memenuhi pembayaran uang pengganti," tuturnya, Jumat (13/7/2018).

Lebih lanjut Prasetyo memaparkan, Thamrin Tanjung merupakan salah satu buronan yang melarikan diri sejak perkara diputus 17 tahun lalu. dan untuk itu Kejaksaan tidak akan berhenti memburu para koruptor yang menjadi buronan dan kabur ke luar negeri.

"Kami akan terus memburu para buronan yang kabur. Kami minta agar para buronan ini segera menyerah dan melaksanakan kewajibannya memenuhi putusan pengadilan," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah mengeksekusi buronan korupsi penerbitan CP-MTN PT Hutama Karyabernama Thamrin Tanjung yang merugikan negara sebesar Rp1,05 triliun dan US$471 juta.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan buronan korupsi itu diamankan saat tengah berada di Mal Cilandak Town Square (Citos) pada Selasa 10 Juli 2018 sekitar pukul 21.50 WIB.

Menurutnya, eksekusi terhadap DPO tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 720K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001.

"Jaksa eksekutor Jakarta Pusat bekerja sama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung telah berhasil mengeksekusi DPO Kejari Jakarta Barat terpidana atas nama Thamrin Tanjung tadi malam," tuturnya.

Dia menjelaskan Thamrin Tanjung merupakan salah satu terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi penerbitan Commercial Paper-Medium Term Note (CP-MTN) PT Hutama Karyadengan nilai mencapai Rp1,05 triliun dan US$ 471 juta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Menurut Nirwan, terpidana telah dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp25 juta subsidair 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

"Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut," katanya.

Reporter : Sesmawati
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?