• News

  • Nasional

Penyerangan Kelompok Bersenjata di Nduga, PGI Minta Komnas HAM Dibuka

Ilustrasi -  Polisi berjaga di Nduga. Papua
dok.Tribratanews
Ilustrasi - Polisi berjaga di Nduga. Papua

JAKARTA, NNC - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak dibukanya Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Desakan ini disampaikan PGI menyusul aksi kriminal dari kelompok bersenjata yang diduga TPN/OPM, yang telah melakukan penyerangan dengan sasaran masyarakat sipil, berakibat pada jatuhnya korban jiwa tiga orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil.

PGI juga meminta aparat keamanan untuk menghentikan tindakan represif dan mulai memikirkan upaya-upaya persuasif yang mungkin dilakukan. Upaya ini dinilai penting untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat Nduga agar tidak terjadi kondisi krisis berkepanjangan dan trauma yang semakin mendalam.

"Sudah waktunya dibuka kantor komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi nasional Rekonsiliasi di Tanah Papua. Hal ini sebagaimana amanat dari Undang-undang OTSUS pasal 45-47," kata Humas PGI Irma Riana Simanjuntak, Sabtu (14/7/2018).

Seperti diketahui, Indonesia dikejutkan oleh adanya operasi aparat gabungan militer dan polisi terhadap kelompok bersenjata yang diduga kelompok TPN/OPM di perkampungan Alguru, distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua. Penyerangan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri adalah bentuk operasi pengejaran kepada kelompok TPN/OPM yang telah melakukan aksi bersenjata yang mengancam keamanan masyarakat sipil.

Sebelum operasi 11 Juli 2018 dilakukan, PGI menerima data di lapangan bahwa, telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan kelompok bersenjata TPN/OPM sejak 25 Juni 2018. Sekaligus upaya dialog dan mediasi telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga bersama masyarakat.

"Kami meminta aparat untuk membuka akses dan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja HAM, jurnalis dan medis. Pemerintah Pusat juga harus segera membentuk Tim Pencari Fakta untuk dapat memverifikasi korban jiwa yang sebenarnya telah jatuh dan menimpa warga sipil di lapangan," tegas Irma.

PGI berharap semua upaya hukum dan pengamanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, dapat sejalan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak bagi masyarakat yang semakin hari diliputi trauma, kecemasan dan rasa putus asa. Jika keamanan masyarakat tidak terjamin maka hal ini dapat berakibat pada semakin merosotnya rasa percaya masyarakat pada semua upaya kendali keamanan yang dilakukan.

"Demikian juga berbagai upaya pembangunan masyarakat yang sedang berjalan saat ini di Papua melalui berbagai program prioritas pemerintah dan pihak lain dapat terganggu karena tidak adanya jaminan keamanan. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dengan baik bagi masa depan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Irma.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya

Apa Reaksi Anda?