Rabu, 20 September 2017 | 16:07 WIB

  • News

  • Nasional

LBH Masyarakat Desak Pemerintah Hentikan Eksekusi Mati Gelombang III

Ilustrasi Eksekusi Mati (Istimewa)
Ilustrasi Eksekusi Mati (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menekan pemerintah untuk hentikan eksekusi mati gelombang III.

Beberapa alasan disampaikan oleh LBH khususnya mengenai grasi, pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang jujur dan terpidana tidak pernah mendapatkan pendampingan hukum sejak penangkapan.

"Pada kasus Merri Utami, dia mengalami kekerasan fisik dan seksual di tahap penyidikan," kata Yohan David Misero, Staf Advokasi Komunikasi LBH Masyarakat, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ia meneruskan, beberapa hal pendampingan hukum yang semestinya diberikan pada terpidana mati sama sekali belum dilakukan. LBH menyatakan, putusan pengadilan pun masih melakukan sikap rasis pada terdakwa mati tersebut.

"Kerentanan sosial-ekonominya yang dieksploitasi oleh sindikat narkotika juga tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Pada putusan, hakim menyebut 'orang-orang berkulit hitam' yang berasal dari Nigeria sering melakukan transaksi penjualan jenis narkotika di wilayah Republik Indonesia," paparnya.

Dengan demikian, Ia menyatakan pemerintah seakan percaya diri dengan sistem hukum yang ada, bahwa keadilan pasti terjamin dengan hukuman mati tersebut. Bahwa pemerintah kerap memfokuskan terpidana mati pada kasus narkotika.

Padahal, bukti yang ada menunjukkan bahwa hukuman mati dan eksekusi tidak berbanding lurus dengan turunnya peredaran gelap narkotika.

"November 2015 terjadi peningkatan jumlah pemakai narkotika dari 4,2 juta menjadi 5,9 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menutup mata terhadap gagalnya hukuman mati dalam memberikan efek jera," paparnya.

Maka itu, LBH menegaskan, untuk pemerintah menghentikan rencana eksekusi jilid III dan mengevaluasi kebijakan hukuman mati Indonesia. 

Pertama, mengkaji ulang kebijakan narkotika dan membuka partisipasi publik dalam menyelesaikan persoalan narkotika di Indonesia. Kedua, menerapkan moratorium hukuman mati dan eksekusi. Ketiga, menerapkan moratorium hukuman mati dan eksekusi.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?