• News

  • Nasional

Bantah Terlibat Penangkapan Rizieq, BIN Sebut Ada yang Sebar Hoaks

Rumah Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi
istimewa
Rumah Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi

JAKARTA, NNC - Adanya tudingan operasi intelejen dibalik kasus pemasangan bendera yang diduga mirip dengan bendera gerakan ekstrimis di tembok luar rumah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Mekah, Arab Saudi, dibantah oleh Badan Intelijen Negara ( BIN).

Kasus pemasangan bendera ini terjadi pada pada Senin (5/11/2018). Akibatnya, Habib Rizieq diamankan bahkan sempat di tahan oleh kepolisian Mekah, Arab Saudi demi proses penyelidikan. Dan pada Selasa (6/11/2018), ia dikeluarkan dari tahanan kepolisian Mekah dengan jaminan.

" BIN tidak terlibat penangkapan Habib Rizieq Shihab di Saudi sebagaimana dilansir oleh Tweeter HRS. Tuduhan BIN mengganggu HRS tidak benar. Apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontrakan HRS, memasang bendera maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak," kata Juru Bicara Kepala BIN Wawan Purwanto melalui siaran pers, Kamis malam (8/11/2018).

"Tuduhan pemasangan bendera Tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN, apalagi memfoto kemudian lapor ke Polisi Saudi," tegasnya.

Wawan menyebut, BIN justru menghendaki agar masalah cepat selesai dan tuntas, sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru, apalagi di luar negeri, dimana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda.

" BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk HRS. Tidak benar jika ada anggapan bahwa HRS adalah musuh, semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran yang demokratis yang wajib dilindungi. Jika ada sesuatu yang kurang pas wajib diingatkan," ujarnya.

Dijelaskan Wawan, Arab Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Operasi intelijen di negara lain adalah dilarang. Mereka bisa dipersona non grata atau dideportasi atau bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu.

"Tidak benar ada dendam politik. BIN adalah lembaga negara yang tetap ada meskipun silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

"Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dengan duduk bersama maka semua bisa teratasi. BIN tidak pernah mempermasalahkan aliansi politik HRS. Itu hak seseorang dan sah-sah saja," sambungnya.

BIN, lanjut Wawan, justru menginginkan agar anak bangsa ini tidak terpecah karena beda pandangan. Perbedaan adalah memperkaya khasanah kebangsaan dan bukan alasan untuk terpecah.

"Bagi BIN tidak mengenal istilah kriminalisasi, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum," paparnya.

Lebih jauh Wawan menyebut, jika BIN selalu siap membantu HRS, sebagaimana Kedubes RI juga siap membantu jika HRS dalam kesulitan,  termasuk  memberikan jaminan atas pelepasan HRS.

"Jadi tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh Polisi Saudi adalah hoaks," pungkasnya.
 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?